Banda Aceh, IDN Times - Universitas Syiah Kuala (USK) menurunkan Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB). Kebijakan dikeluarkan melalui Keputusan Rektor USK No 1016/UN11/KPT/2023 tentang Penetapan Besaran Biaya UKTB untuk mahasiswa baru Strata 1 (S1) tahun 2023.
“UKTB khusus bagi mahasiswa baru dengan menurunkan besaran UKTB 5-31 persen,” kata Rektor USK, Marwan, dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).
Kebijakan kampus mengurangi biaya UKTB dikatakan Marwan, karena melihat kondisi perekonomian masyarakat khususnya di Aceh yang masih pemulihan pascapandemi. Sementara, kesempatan pendidikan tinggi seluruh anak bangsa harus dilanjutkan.
“Kita memahami, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak mudah. Jadi inilah bentuk dukungan USK agar anak-anak kita tetap dapat melanjutkan pendidikannya,” ucap rektor USK itu.
Adapun mahasiswa baru yang dimaksud adalah, seluruh mahasiswa USK yang diterima pada tiga jalur seleksi yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Mandiri tahun 2023.
Marwan menjelaskan, besaran persentase penurunan UKTB kali ini cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2022. Dia mencontohkan, untuk UKTB Program Studi Kedokteran maksimal Rp26.350.000 pada 2022 menjadi Rp21.000.000.
“Begitu juga untuk biaya UKTB pada Fakultas Kedokteran Hewan. Tahun sebelumnya maksimal 26.350.000 saat ini dijadikan Rp18.000.000.
Dalam keterangan tertulis tersebut, rektor USK mengakui bila penurunan UKTB yang relatif jauh di bawah biaya kuliah tunggal (BKT) ditetapkan kementerian akan berdampak terhadap operasional kampus.
“Meskipun demikian, rektor menjamin bahwa hak mahasiswa dalam meraih tujuan akademis di USK tidak akan terganggu dan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan,” ujar Marwan.
Sementara bagi mahasiswa semester sembilan yang mengambil enam satuan kredit semester (SKS) atau kurang, mendapatkan pengembalian UKTB 50 persen. Ini sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
“Tentu keputusan ini sudah kita pertimbangkan dengan baik. Insyaallah, kita jamin bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi komitmen kita terhadap mutu pelayanan pendidikan di kampus ini,” jelas rektor USK.
Sehubungan dengan itu, berkaitan dengan status USK sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), maka kampus disampaikan rektor, berupaya mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber lain.
“Lalu secara gradual hal ini akan mengurangi ketergantungan pendanaan dari masyarakat seperti UKTB,” ucap Marwan.
Tahun ini dikatakan Marwan, USK juga mengeluarkan kebijakan bahwa mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri dapat mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K). Terkait Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) untuk jalur mandiri, dana dapat dibayar secara berkala atau cicilan.
“Termasuk pula bagi mahasiswa KIP K yang lulus jalur mandiri kemarin, mereka kita berikan keringanan UKTB dan SPI,” tutup rektor USK.