Tuntut Kasus Tanah Eks HGU, Petani Sumut Jalan Kaki Temui Jokowi

Lagu darah juang memekik saat massa mulai berjalan. Mereka dikawal beberapa mobil. Ada sejumlah mobil untuk membawa logistik hingga tenaga medis.

Mereka ingin mengadukan nasib karena tergusur dari lahan yang sudah ditempati dan dikelola sejak 1951 silam. Tepatnya di lahan eks HGU PTPN II.

Di kawasan Simalingkar, ada sekitar 857 hektar yang selama ini dikelola dan ditempati masyarakat. Mereka mengandalkan SK Land Reform 1984. PTPN II lewat Sertifikat HGU Nomor 171/2009 sudah melakukan okupansi dan menguasai lahan yang juga diklaim milik masyarakat.

Sementara di Sei Mencirim ada 36 ptani yang tergusur dari lahannya padahal sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Luas lahan yang diperjuangkan petani Mencirim sekitar 80 hektar.

“Artinya ini ada ketidakadilan, pemerintah daerah diam dan para pengusaha berkonspirasi jahat dengan beberapa oknum di lingkungan aparat dan preman. Ini menjadi kekuatan laten dan melawan masyarakat petani yang lemah,”  ujar Aris Wiyono, Dewan Pembina SPSB dan STMB di sela aksi.

Bentrokan pun sempat terjadi beberapa waktu lalu antara PTPN II dengan para petani. Sejumlah petani dikabarkan terluka. Ada juga yang sempat ditahan polisi.

Konflik menahun ini membuat para petani semakin gerah. Mereka ingin Jokowi mengambil sikap untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut.

“Saat ini sebagian HGU nomor 171 tiba-tiba dialihkan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan, atas nama PT Nusa Dua Bekala, anak perusahaan PTPN II. Ini yang kami pikir akan menyebabkan konflik, semakin besar di situ. Kalau didiamkan, rakyat tidak akan mendapat hak di situ,” ujar Aris.

Aris menganggap, selama ini negara masih abai dengan konflik agraria yang berdampak negtif pada petani. Selama ini, kata Aris, pemerintah hanya membanggakan program pembagian sertifikat tanah, namun seperti tidak punya kemauan untuk menyelesaikan konflik lahan.

“Negara harus hadir. Presiden wajib tahu, kemudian redistribusi tanaha, tanpa harus bayar harus ada di Sumut. Jadi jangan gembar gembor bagi-bagi sertifikat. Tapi tanah terhadap masyarakat yang sudah menempati itu selama puluhan tahun tidak ada,” katanya.

Jika terus dibiarkan, petani-petani kecil semakin terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber pangan. Karena selama ini para petani bertahan hidup dari hasil bercocok tanam mereka.

Nantinya, sesampainya di istana Negara dan bertemu Jokowi, mereka ingin proses redistribusi lahan eks HGU PTPN II kepada masyarakat menjadi prioritas. Presiden juga harus menjamin, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap para petani yang selama ini sudah mengelola lahan selama bertahun-tahun.

Aris juga mengkritik pertemuan presiden dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk membahas silang sengkarut eks HGU PTPN II beberapa waktu lalu. Pertemuan yang juga dihadiri lintas kementerian itu juga dianggap belum menghasilkan solusi. Pertemuan itu juga dikritik karena tidak melibatkan kelompok tani yang menerima dampak langsung.

“Presiden meminta supaya ini cepat. Namun bukan penyelesaiaan yang ada. Malah penggusuran yang semakin masif, kriminalisasi terhadap petani yang semakin masif. Kemudian penghancuran lumbung pangan. Dan masyarakat terancam kehilangan tempat tiggal dan lumbung pangan secara permanen. Dan ini mencapai ribuan kepala keluarga,” tukasnya.

Meski di tengah pandemik corona, massa petani enggan mengurungkan niatnya berjalan kaki ke Jakarta.

“Sebenarnya semua kita paham ini di masa COVID-19. Tapi kami sudah sepakat. Kalau kemudian, corona membunuh kita, biarkan lah asal kita mendapat keadilan. Daripada kita suruh diam di rumah, rumah kita dihancurkan, lumbung pangan kita dihancurkan, toh kita juga mati. Ini harus ada solusi yang konkrit dari presiden dan menterei agraria dan skema yang jelas. Tentu harapan kita, redistribusi tanah untuk masyarakat adalah harga mati,” pungkasnya.