Tren Penyiksaan di Sumut Naik, Polisi dan TNI Kini Sama-sama Dominan

Dulu, praktik penyiksaan di Sumut lebih banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Namun dalam setahun terakhir, KontraS menemukan bahwa prajurit TNI kini mulai sejajar. Dari total 17 kasus, 11 melibatkan anggota kepolisian dan tujuh kasus lainnya dilakukan oleh personel TNI. Bahkan terdapat satu kasus yang dilakukan oleh gabungan polisi dan TNI.

"Selama ini dominasi pelaku penyiksaan dilakukan oleh personel kepolisian karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kini dengan kembalinya TNI mengurusi persoalan di ranah sipil, pelaku penyiksaan justru makin bertambah," kata Adinda.

Salah satu penyebab meningkatnya angka penyiksaan menurut KontraS adalah masih kuatnya kultur impunitas di tubuh aparat. Para pelaku penyiksaan, baik dari kepolisian maupun militer, jarang dihukum secara adil. Jika pun ada proses hukum, sering kali hanya berupa sanksi disiplin internal.

"Negara tidak hanya gagal mencegah tetapi juga gagal memulihkan," tegas Adinda.

Korban kerap kali tak mendapatkan akses pemulihan yang layak. Banyak yang mengalami trauma jangka panjang, stigma sosial, bahkan kehilangan mata pencaharian. Menurut KontraS, ini adalah bentuk kegagalan sistemik dalam memberikan keadilan kepada korban.

KontraS mencatat dua motif utama penyiksaan yang terjadi di Sumut. Pertama, untuk mendapatkan informasi dan pengakuan dari korban. Kedua, sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang telah atau diduga dilakukan. Mayoritas korban berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah yang minim pemahaman hukum dan akses bantuan.

Adinda menambahkan bahwa penyiksaan juga terjadi dalam konteks pengamanan bisnis sumber daya alam, seperti perkebunan dan pertambangan. Tiga kasus dalam setahun terakhir masuk dalam kategori ini, termasuk kasus penyiksaan terhadap Nico Silalahi (19) dan lima anggota Komunitas Masyarakat Adat Sihaporas.

KontraS mendesak negara untuk menjadikan Hari Anti Penyiksaan sebagai momentum evaluasi menyeluruh. Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan penggunaan teknologi seperti CCTV dan body cam agar akuntabilitas aparat bisa terjamin.

"Hal ini hendaknya menjadi refleksi dan evaluasi yang bermakna bagi seluruh lembaga negara untuk menihilkan praktik penyiksaan, supaya ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan bukan hanya sekadar coretan kertas kosong yang tidak berdampak apa-apa," pungkas Adinda Zahra.

KontraS juga menekankan pentingnya sinergi lembaga negara seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan bagi para korban penyiksaan di Sumatera Utara.