Tolak RUU Penyiaran, Tayangan Investigatif adalah Hak Masyarakat

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu membeberkan, upaya pembungkaman terhadap pers, santer dilakukan sejak 2014, bersamaan dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama. Kata Ninik, saat itu Dewan Pers mendapatkan dokumen yang memperlihatkan upaya untuk membungkam kemerdekaan pers. Meski pun Ninik tidak mendetil secara lugas, dokumen yang dimaksud.

Upaya pembungkaman juga terjadi di dalam RUU KPU pada 2017, hingga berlanjut pada Undang-undang Cipta Kerja dan KUHP baru.

“Ini sebagai wake up call bagi kita. Kemerdekaan pers itu bukan untuk memberikan perlindungan kepada jurnalis. Tapi ini merupakan perlindungan terhadap warga negara yang punya hak untuk mendapatkan informasi. Hak atas kebutuhan informasi yang tidak didapatkan masyarakat yang itu diwakili oleh pers,” kata Ninik saat ditemui di Kota Medan, Sabtu (18/5/2024).

Dalam berbagai dialog diungkap, pelarangan tayangan jurnalistik investtigatif dinilai mendahului penegakan hukum oleh sebagian pihak. Ninik menegaskan, itu merupakan sebuah kekeliruan. Kata Ninik, jurnalistik investigatif adalah cara untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Ninik mengatakan, investigasi juga memberikan dampak bagi masyarakat.

Pelarangan dalam beleid RUU penyiaran itu, ditegaskan Ninik, adalah cara-cara untuk pembungkaman.

“Kalau ada yang mencoba-coba mengembalikan pers kepada situasi yang buram, bisa di-breidel, dan dibatasi, tata cara investigatif yang sudah didapatkan dan tidak boleh ditayangkan pada media secara eksklusif, ini artinya cara – cara pembungkaman. Bisa jadi nanti kalau dianggap, dengan indikator tertentu, dikatakan tidak bagus dan lainnya, maka bisa dihentikan, dibreidel dan lainnya. Ini kekhawatiran kita semua,” katanya.

Regulasi soal pers seyogyanya sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Banyak pihak menilai, kehadiran RUU penyiaran akan mengakibatkan tumpang tindih regualasi.

Dalam kesempatan itu, Ninik mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama bisa memahami berbagai regulasi yang ada. Termasuk melawan aturan yang dinilai berpotensi berakibat pada pembungkaman.

Untuk diketahui, RUU penyiaran menjadi penyebab unjuk rasa jurnalis di berbagai daerah. Di Kota Medan, para jurnalis juga berencana untuk menggelar unjuk rasa menolak RUU Penyiaran.