Tolak Pembegalan Demokrasi, Akbar Sumut akan Geruduk Gedung DPRD

Adapun tuntutan yang dimaksud dari aksi tersebut yakni Menuntut DPR membatalkan Revisi UU Pilkada, Menuntut DPR agar menghormati putusan MK 60 dan 70 yang final dan mengikat, Menuntut KPU agar segera mengeluarkan PKPU sesuai putusan MK, Pemerintah jangan melakukan intervensi terhadap putusan MK.

Lanjutnya, MA tidak berhak mengangkangi konstitusi, Putusan MK final dan mengikat. DPR bukan lembaga perwakilan politik, dan Menuntut DPR dan pemerintah serta penyelenggara pemilu untuk tidak mengintervensi proses putusan MK terhadap Pilkada 2024.

Lokasi titik kumpul para massa aksi dari Akbar Sumut ada di Bundaran SIB Kota Medan pada pukul 08.00 WIB.

Dia berharap bahwa aksi tersebut dapat berjalan dengan damai, dan para massa untuk tetap menjaga semangat perlawanan.

"Rekan-rekan yang turun ke jalan dapat menjaga semangat perlawanan, dan juga dapat tetap memitigasi diri dari ancaman represifitas aparat," katanya.

Selain itu, dilanjutkannya bahwa aksi ini diharapkan juga yang paling penting agar DPR harus tunduk terhadap putusan MK no 60 dan no 70 karena telah final dan juga mengikat.

"Kita juga berharap bahwa, konsitusi kita baiknya tidak dikangkangi oleh siapapun apalagi dikangkangi oleh pembuat undang-undang dan juga pelaksana dari undang-undang itu sendiri. Kita berharap pembentukan undang-undang ke depan akan dapat berpihak pada kepentingan rakyat bukan kepentingan segelintir penguasa. Aksi ini tidak hanya bicara soal penolakan terhadap revisi UU pilkada atau pembangkangan terhadap konstitusi tempo hari ini, dan juga terhadap pembentukan kebijakan yang akan datang," tutupnya.