Medan, IDN Times - Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto bersama Kanwil Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumatera Utara meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Rabu (19/6).
Agus langsung memberikan peringatan keras kepada para penggarap lahan yang terkena pembangunan jalan tol. Agus meminta agar warga yang tinggal di lahan itu mementingkan proyek jalan tol yang akan dimanfaatkan masyarakat umum.
Ultimatum yang disampaikan Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto tampaknya tak main-main. Bahkan dia meminta agar para penggarap yang tidak punya dokumen resmi untuk meninggalkan lahan itu.
“Jangan nanti kalo kita proses, kita dianggap kriminalisasi. Kita minta, kita imbau mereka (penggarap) melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas" ungkap Agus.
Agus menyampaikan ultimatum itu karena tidak ingin proyek strategis nasional menjadi terhambat. Warga yang sudah mendapat ganti rugi juga diimbau untuk membongkar bangunan yang terdampak pembangunann tol.
"Situasi sudah bagus. Kita dorong agar ini segera bisa dituntaskan. Tadi kami mendapat laporan dari Kanwil BPN, dari HK dan Jasa Marga. Insyaallah pada akhir bulan Juni kalo bisa proses pembayaran ganti untung bisa selesai," ujarnya.
Kepala Kanwil BPN Sumut Bambang Priyono menjelaskan, saat ini pembayaran ganti rugi sudah diberikan kepada 80 persen dari 549 kepala keluarga yang lahannya terkena pembangunan. Sisanya menurut Bambang tinggal menunggu proses birokrasi.
"Yang 20 persen itu awalnya kita mau selesaikan sebelum lebaran. tapi menunggu proses birokrasi dan administrasi. Kan masing-masing stakeholder mempunyai waktu," sebut Bambang.
Bambang menyatakan proyek tol dipredisksi rampung Desember 2019. "Yah semoga pada Desember 2019 ini kita sudah bisa menikmati jalan tol Binjai-Tebingtinggi," tukasnya.