Tiga Sapi Warga Langkat Dimangsa Harimau, Patroli Ditingkatkan

Dalam pertemuan itu terjadi beberapa kesepakatan. Untuk meminimalisir potensi korban ternak, saat ini sapi milik warga mulai dievakuasi.

“Saat ini sapi milik warga sudah dievakuasi ke deka pemukiman,” ungkap Tetap Ukur.

Rapat dikabarkan sempat memanas. Warga yang ternaknya dimakan harimau mempertanyakan soal ganti rugi dari pemerintah.  Sayangnya, sampai sekarang memang belum ada nomenklatur  atau regulasi yang mengisyaratkan soal ganti rugi kepada ternak yang menjadi korban.

Ganti rugi memang pernah dilakukan pada beberapa tahun yang lalu. Terutama saat intensitas konflik meninggi di sana. Namun ganti rugi itu dilakukan oleh para lembaga mitra BBTNGL. Sejak COVID-19 merebak, ganti rugi ditiadakan.

“Kalau kita dari pemerintahan desa, tetap mengikuti arahan dari BBKSDA dan BBTNGL sebagai pemangku kebijakan. Kita mengimbau masyarakat untuk mengamankan ternaknya sementara waktu. Kalau ada informasi jejak segera dikabari. Untuk kandang tetap kita usahakan,” ungkapnya.

Evakuasi harimau memang menjadi pilihan terakhir dalam penanganan konflik. Saat ini sudah ada satu kandang jebak yang dipasang untuk mengevakuasi harimau.

Selama dua hari dipasang, harimau belum masuk ke kandang jebak. Pihak BBTNGL berencana memasang satu kandang jebak lagi.

“Besok kita akan pasang satu lagi kandang jebak. Ini adalah pilihan terakhir. Karena warga sudah mulai resah,” kata Palber Turnip, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah V Bahorok Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL).

Kata Palber, pihaknya juga akan menyiagakan tiga tim patroli yang akan berkeliling di seputar lokasi konflik.

“Ini adalah upaya kita untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat,” kata Palber.

Sementara itu, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak BBKSDA Sumut ihwal konflik yang terjadi.

Deforestasi dan perluasan perkebunan serta perburuan menjadi pemicu konflik harimau dengan manusia. Kemudian soal lokasi kawasan yang berbatasan langsung dengan TNGL juga menjadi pemicu harimau masuk kepada wilayah kelola masyarakat.

Data yang dihimpun dari BBTNGL menunjukkan, serangan harimau terhadap ternak warga kian masif dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, sejak 2019 hingga 2021, ada 29 konflik yang terjadi di kawasan Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah V Bohorok Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.

Konflik terjadi di sejumlah desa pada beberapa kecamatan mulai dari Bahorok, Sei Bingai, Kutambaru dan Batang Serangan. Rinciannya; pada 2019 sebanyak tujuh konflik; 2020, 10 konflik dan 2021 sebanyak 12 konflik. Kemudian bertambah dua kasus pada Februari 2022.

Dilansir dari laman ksdae.menlhk.go.id, sepanjang tahun 2001 – 2016, tercatat 1065 kasus konflik antara manusia dan harimau. Data Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) dan GEF Tiger menunjukkan, puluhan manusia meninggal dunia dan terluka. Hal yang sama juga terjadi dengan harimau Sumatera. Setidaknya 130 individu harimau mati akibat konflik yang terjadi.

Bukan perkara mudah dalam meretas konflik harimau Sumatra dengan manusia. Khususnya yang terjadi di Kabupaten Langkat.

BBTNGL bersama para lembaga mitra sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari sosialisasi tentang pola beternak, hingga pembuatan kandang ternak anti serangan harimau. Namun tidak sedikit masyarakat yang belum menyepakati solusi – solusi yang ditawarkan.

Misalnya soal pengandangan ternak. Sejumlah masyarakat masih berpendapat, pengandangan justru akan menambah biaya untuk mencari pakan ternak. Padahal, pola beternak konvensional dengan melepaskan sapi di ladang justru akan meningkatkan potensi konflik.

Apalagi, perkebunan milik warga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Tentunya ini menjadi tantangan serius bagi para  pemangku kebijakan. Tidak ada solusi tunggal dalam penanganan konflik.