Terkait Papua, KontraS : Pemerintah Harus Sikapi Oknum Intoleran

19 Agu 2019, 22:05 WIB

IDN Times/Prayugo Utomo

Medan, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara angkat bicara terkait runtutan kejadian yang berujung pada kekisruhan di Papua. Lembaga non pemerintah besutan Almarhum Munir Said Thalib itu mengecam tindakan persekusi yang diduga dilakukan sekelompok oknum dan aparat pemerintah.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut Amin Multazam Lubis mengatakan, tindakan diskriminatif bahkan diduga rasis ini tak bisa dibiarkan. Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk melakukan penanganan konflik.

“Kami dari KontraS mengecam tindakan seperti ini. Seharusnya di negara kita yang demokratis harus mengedepankan cara-cara persuasif,” kata Amin, Senin (19/8) malam.

1. Aparat keamanan harus menindak kelompok diskriminatif terhadap warga Papua

ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Sebagai langkah penegakan hukum, kata Amin, aparat keamanan harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai ada lagi oknum atau pun kelompok intoleran yang melakukan diskriminasi terhadap etnis atau pun golongan.

“Ini sangat tidak manusiawi jika dibiarkan. Jangan sampai negara malah melakukan pembiaran ataupun ikut juga melakukan cara-cara rasis atau pun kekerasan. Itu bukan solusi,” ungkap mantan aktifis HMI itu.

2. Pemerintah harus sikapi oknum intoleran secara tegas, arif dan bijaksana

IDN Times/Prayugo Utomo

Isu Papua, kata Amin sangat sensitif. Jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan efek bola salju yang semakin besar. Jika terus bergulir maka dampaknya sangatlah tidak baik.

“Pemerintah wajib turun tangan dalam menuntaskan masalah ini. Oknum intoleran yang harus disikapi. Bukan justru membiarkan tindakan provokasi yang dilakukan segelintir oknum intoleran sehingga dapat memecah belah masyarakat,” ungkapnya.

3. Penegakan hukum harus transparan dan tidak tebang pilih

IDN Times/Prayugo Utomo

Amin kembali menegaskan soal penegakan hukum. Dia mendesak kepolisian agar melakukan upaya hukum yang profesional dan transparan. Jangan sampai penegakan hukum tebang pilih dan menimbulkan persoalan baru.

“Upaya penegakan hukum terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, harus dilakukan secara profesional dan transparan. Bukan dengan cara represif dan diskriminatif,” pungkasnya.

Sebelumnya, kejadian pengepungan asrama dan penangkapan 43 mahasiswa asal Papua di Surabaya menimbulkan efek yang panjang. Di Sumatera Utara, mahasiswa asal Papua juga mengecam tindakan tersebut.

Mereka tidak ingin ada diskriminasi terhadap orang-orang Papua yang ada di manapun. Karena menurut mereka, semua warga punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

4. Ormas yang melakukan kata bernada rasis harusnya jadi perhatian polisi

IDN Times/Prayugo Utomo

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menilai peristiwa kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pada Senin (19/8) tidak bisa dipisahkan dari aksi penjemputan paksa terhadap 43 mahasiswa Papua pada Asrama di Surabaya beberapa hari lalu. Bahkan, untuk menangkap mereka, polisi sampai harus melontarkan gas air mata.

Dia menilai, yang dilakukan polisi sangat tidak proporsional. Bahkan herannya, untuk mengklarifikasi soal tiang bendera yang rusak, apakah tidak bisa dilakukan dengan melayangkan surat panggilan biasa, lalu diselidiki.

"Ini kan tidak, tiba-tiba polisi datang lalu asrama itu digerebek. Padahal, mahasiswa yang ada di dalam asrama bukan tersangka yang mengharuskan polisi untuk melakukan upaya paksa apalagi menggunakan gas air mata," kata Usman ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada siang ini.

Seharusnya, kata dia, polisi memproses ormas yang justru jelas-jelas melakukan provokasi dengan meneriakan kata-kata dengan nada rasis terhadap mahasiswa Papua.