Temuan Bangkai Orangutan Tapanuli Bukti Ekosida di Batangtoru

Menurut WALHI, bencana banjir yang menerjang Tapanuli Raya menunjukkan kawasan ekosistem Batangtoru dalam darurat ekologi. Masyarakat hingga keanekaragaman hayati harus menerima dampaknya.  

“Temuan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah harus menghentikan secara permanen seluruh aktivitas industri ekstraktif di Ekosistem Batangtoru. Segala bentuk perizinan yang merusak harus dicabut,” tegas Rianda Purba.

Bahkan, kata Rianda, ekosistem Batangtoru sudah mengarah pada kondisi ekosida. Praktik kejahatan lingkungan secara terstruktur dan sistematis yang mengakibatkan kerusakan luar biasa dan tidak dapat dipulihkan pada ekosistem suatu wilayah. 

WALHI Sumut mengidentifikasi alih fungsi hutan seluas 10.795,31 hektare yang dikaitkan dengan aktivitas tujuh perusahaan. Dengan asumsi kerja 500 pohon per hektare, luasan tersebut diperkirakan setara dengan ±5,4 juta pohon yang hilang atau tertebang akibat alih fungsi (10.795,31 ha × 500 = 5.397.655 pohon).

Ekosistem Batangtoru, menurut WALHI Sumut, bukan sekadar hamparan hijau yang bisa ditukar dengan proyek dan konsesi. Kawasan ini merupakan bentang alam kunci bagi Sumatera Utara: penyangga tata air, pengendali erosi, dan rumah bagi keanekaragaman hayati yang sangat penting. Batangtoru dikenal sebagai habitat utama spesies endemik dan terancam punah seperti orangutan tapanuli, selain berbagai mamalia, burung, dan herpetofauna khas hutan hujan Bukit Barisan.

“Pembukaan hutan di Batangtoru tidak hanya berarti kehilangan pohon. Ia memecah habitat, memutus koridor jelajah satwa, meningkatkan konflik satwa–manusia, dan mendorong kerusakan ekologis yang dampaknya meluas jauh melampaui batas konsesi,” tegas Rianda.

Rianda menegaskan bahwa alih fungsi hutan di Ekosistem Batangtoru tidak dapat terus diperlakukan sebagai konsekuensi “wajar” pembangunan. Dalam pandangan WALHI Sumut, perubahan tutupan hutan dalam skala besar secara langsung melemahkan sistem penyangga kehidupan. 

Kekayaan keanekaragaman ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batangtoru Adalah bagian dari kontribusi hidup dari orangutan Tapanuli.

Sebagai respons atas situasi darurat ekologis di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batangtoru, WALHI Sumatera Utara menegaskan kepada pemerintah untuk penghentian permanen seluruh aktivitas industri ekstraktif di Ekosistem Batangtoru. "Cabut seluruh izin industri ekstraktif di Ekosistem Batangtoru," katanya.

WALHI juga mendesak pemerintah melakukan audit terhadap izin lingkungan terhadap perusahaan - perusahaan yang beroperasi di kawasan itu. Termasuk dampaknya terhadap daerah aliran Sungai dan kawasan rawan bencana, serta habitat satwa dilindungi.

"Berikan hukuman dan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, tanpa kompromi. Mereka juga harus melakukan kewajiban pemulihan ekosistem dengan standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya. 

Dari sisi tata ruang, pemerintah juga didesak menetapkan ekosistem Batangtoru sebagai kawasan strategis nasional untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

“Tanpa audit menyeluruh, pencabutan izin, dan sanksi yang nyata, bencana ekologis di Tapanuli akan terus berulang. Warga dan kekayaan keanekaragaman hayati akan terus menjadi korban dari perusakan ruang hidup yang dibiarkan berlangsung,” pungkas Rianda.

Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan Kemeneterian Lingkungan Hidup sudah menyetop sementara empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru dan Garoga. 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mendatangi sejumlah perusahaan antara lain PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batangtoru. Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut dan mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batangtoru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batangtoru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Menteri Hanif dilansir laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup.