Target Relokasi Masyarakat di Pulau Rempang Gagal Total

Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City ini menyatakan masih berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait penyerahan SHM kepada warga yang pro PSN. SHM tersebut diperlukan agar warga dapat menempati hunian baru di lokasi relokasi.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang berkompeten. Semoga seluruh prosesnya bisa berjalan sesuai harapan," kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait melalui pernyataan tertulisnya.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kapan proses penyerahan SHM tersebut akan selesai dan kapan warga bisa mulai menempati rumah relokasi.

Di tengah situasi ini, kritik terhadap proyek rumah relokasi bagi warga Rempang terus bermunculan. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, Boy Jerry Even Sembiring mempertanyakan urgensi dan transparansi proyek tersebut. Ia bahkan menilai bahwa proyek ini dapat menyebabkan kerugian negara jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya tidak peduli jika pemindahan itu batal. Yang jelas, TW (Tomy Winata) mulai terlihat aktif dalam proses pemindahan warga dan pembangunan rumah relokasi, namun perencanaannya selalu tidak tepat waktu dan sering gagal. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara, terutama karena ada penolakan masyarakat yang cukup besar," kata Boy.

Ia menambahkan, negara seharusnya tidak mengeluarkan anggaran senilai Rp114 miliar untuk proyek yang mendapat penolakan dari masyarakat. Menurutnya, proyek ini berisiko menjadi proyek terbengkalai, sementara masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak.

"Kenapa mereka menyiapkan rumah relokasi dengan lahan seluas 100 hektar dan rumah yang begitu banyak, sementara yang mau dipindahkan tidak ada? Ini adalah perencanaan yang tidak masuk akal," ungkapnya.

WALHI Riau juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa proyek rumah relokasi ini. Boy menyebut, KPK perlu mencegah timbulnya potensi kerugian negara yang signifikan.

"Kami berharap KPK segera masuk untuk mengecek dan mencegah potensi kerugian negara. Jangan sampai proyek ini menjadi bangunan terbengkalai," tegasnya.

Selain itu, Boy Jerry juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 7 September 2023, saat terjadi bentrokan antara aparat dan masyarakat terkait pembangunan di Pulau Rempang. Menurutnya, hingga saat ini mayoritas masyarakat masih menolak proyek tersebut.

"Sepanjang setahun ini, mayoritas masyarakat menolak pembangunannya, dan kami tidak tahu siapa yang diuntungkan dari proyek ini. Yang jelas, bukan masyarakat," ujar Boy Jerry.

WALHI Riau juga mendesak pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut dan mengakui hak-hak masyarakat adat di Pulau Rempang. Ia menyebut, pemulihan keadilan bagi masyarakat hanya dapat dicapai melalui pembatalan proyek dan pengakuan atas identitas serta hak tanah masyarakat adat.

"Satu-satunya cara untuk memulihkan keadilan bagi masyarakat adalah dengan membatalkan proyek ini, disertai dengan proses pengakuan hak-hak masyarakat, identitas mereka sebagai masyarakat adat, serta pemulihan hak atas tanahnya," pungkasnya mengakhiri.