Tanda Tangan dan Pembagian Beras Jadi Momok Masyarakat Rempang

Di tengah pembicaraan, Ketua RW Ijan menjawab, dia hanyalah sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, jika untuk pilihan, dia lepas tangan karena semua itu menjadi hak dari masyarakatnya yang tak bisa dipaksakan.

“Jadi, kalau Bapak-bapak mau menanyakan ke masyarakat tanya sendiri, harapan kami tidak ingin dipindahkan. Cerita HPK dan HPL kami tak mengerti pak. Bagus saya mengundurkan diri dari RW kalau saya tertekan,” ucapnya.

Hal ini dikatakannya, mengingat harkat dan martabat diri serta mementingkan budaya yang sudah terbangun di wilayahnya.

Selain itu juga, salah satu warga mengatakan, hari-hari mereka selalu didatangi oleh tim sosialisasi yang terdiri dari petugas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan petugas keamanan.

“Sudah setiap hari kami dengar seperti ini, dengan judul yang sama dan isi yang sama,” jawab salah seorang warga.

“Kami sudah paham dari awal Pak, apa yang disampaikan. Pemerintah juga sudah paham apa yang diinginkan masyarakat. Tapi bolak balik masih seperti itu saja. Masyarakat merasa resah setiap hari didatangi dengan tujuan yang sama,” tambah warga tersebut.

Warga juga mengakui tanda tangan menjadi hal sensitif yang disertai pembagian beras dari petugas, ini menjadi momok atau hal menakutkan bagi mereka.

“Maaf Pak, dengan membantu apakah harus pakai tanda tangan dengan rekaman (foto) itu kami orang bodoh yang takut Pak, tandatangan itu bisa dimanfaatkan orang pintar ke jalan yang salah. Itu kami takut pak, kami jujur. Kami datang difoto diberi sumbangan itu kami pilih, daripada harus tandatangan,” ucap warga lainnya.

“Maaf ya Pak, ini kalau bapak-bapak ini datang ke kampung kami, kami jantungan semua Pak,” katanya.

Lanjutnya, rasa kepercayaan warga saat ini sudah kurang. Sehingga, jika masyarakat diminta untuk tandatangan mereka merasa takut disalahgunakan.

“Tandatangan itu, kami paling takut saat ini dalam bentuk kebaikan. Sekarang ini sensitif dengan tandatangan kami anggap harga emas,” beber mereka.

Begitulah proses sosialisasi yang hampir setiap hari didengarkan warga. Namun mereka bergeming. Tak mau menandatangani persetujuan relokasi.

Sebelumnya Kasatgas Gabungan Percepatan Rempang Eco-City, Harlas Buana menyampaikan ada 10 tim khusus yang telah terbentuk untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat mengetahui rencana pembangunan dan relokasi untuk hak warga.

“Inilah tim sosialisasi terus kita lakukan ke masyarakat,” ucap Harlas.

Dari 10 tim ini, salah satunya terdiri dari tim BP Batam dan juga dari tim pengamanan TNI Polri.  “Masing-masing tim ada 11 personil,” ujarnya.

Dia mengatakan terbentuknya tim ini untuk mensosialisasikan dari satu rencana pembangunan. Salah satu kawasan yang menjadi target adalah Kelurahan Sembulang yang terletak di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

“Sehingga masyarakat bisa tahu bahwa ini akan dibangun industri tentunya untuk menyejahterakan masyarakat,” jelas Harlas.