Dicopot! Ini Alasan 4 Ketua PAC PDIP Tak Mau Dukung Menantu Jokowi
Medan, IDN Times – PDI Perjuangan mencopot empat kadernya dari posisi Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC). Pemecatan itu menyusul penolakan mereka untuk mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Medan 2020.
Mereka tetap kekeuh mendukung Akhyar nasution. Meskipun kelak mereka terancam dipecat sebagai kader.
“Tanggapan kita ya nggak ada bermasalah dengan pencopotan itu. Kita tetap selaku kader PDIP mendukung Akhyar Nasution, karena Akhyar Nasution merupakan kader PDI Perjuangan. Mau seribu kali diberhentikan dari kepengurusan, kita tetap mendukung Akhyar Nasution,” kata Tumpal Sitanggang yang baru dicopot dari posisi Ketua PAC PDI Perjuangan Medan Perjuangan, Selasa (1/9).
1. Bobby Nasution dinilai belum layak dicalonkan PDI Perjuangan
Tumpal pun menegaskan, jika penolakannya terhadap Bobby karean dianggap belum layak dicalonkan PDIP. “Karena dia (Bobby) seorang anggota, masih sebatas anggota, belum seorang kader. Di situ saja,” ucap Tumpal.
Dalam aturannya, PDI Perjuangan adalah organisasi kader. Kata Tumpal, jika ada proses politik tetap harus mengusung kadernya.
2. Bobby hanya dianggap sebagai tamu, penunjukan Djarot sebagai ketua DPD Sumut juga dipersoalkan
Hal senada disampaikan Gumana Lubis yang dicopot dari posisi Ketua PAC PDIP Medan Johor. Menurutnya, Bobby bukan merupakan kader PDIP.
“Dia itu kan bagaikan tamu yang dianggap keluarga. Kenapa kita yang menganggapnya keluarga, kita pula yang ditendangnya. Dia kan baru jadi anggota partai. Kok kita yang menawarkan yang sesungguhnya, kader yang sesungguhnya yang dicampakkan,” tukasnya.
Gumana pun menambahkan, DPD PDIP Sumut memang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi organisasi kepada pengurus PAC. Namun, dia menyoal mekanisme penunjukan Ketua DPD PDIP Sumut definitif Djarot Saiful Hidayat yang kemudian mencopot mereka. Menurutnya, penunjukan itu melanggar aturan partai.
“Kalau dia Plt dia tidak boleh dikeluarkan SK definitif, harus melalui konferdalub atau konferda. Kalau sudah konferdalub, siapa ketua terpilih menyusun kabinet dan DPP mengeluarkan SK orang itu. Kalau sudah terbit SK itu maka benarlah dia bisa mengeluarkan sanksi organisasi tersebut, Maka kita perlu kita mempertanyakan, apakah SK DPP itu sudah benar sesuai mekanisme atau nggak. Kalau anggapan orang itu sah, tapi anggapan kita tidak benar jalannya,” katanya.
3. Singgung Megawati yang harusnya tunjuk calon berdasar peraturan
Gumana pun menyoal ancaman pemecatannya. Dia meminta, jika harus dipecat maka menggunakan mekanisme partai yang benar.
“Mekanisme apa yang dilakukan orang itu. DPD-nya mengeluarkan SK pemecatan, sementara DPD-nya tadi benar nggak SK-nya,” tegasnya.
Gumana mengakui Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hak prerogatif untuk menentukan pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada. Namun, menurutnya, kebijakan itu harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta petunjuk pelaksanaannya.
“Jadi seluruh kader yang ada di seluruh Indonesia, delegasi kabupaten dan kota yang mengikuti kongres di Bali itu memberikan hak prerogatif itu kepada ibu Megawati karena karena kader percaya Ibu Megawati melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk yang terbaik,” ketusnya.
Sebelumnya, empat Ketua PAC PDI Perjuangan di Medan dicopot karena menolak kebijakan partai mendukung Bobby Nasution dalam Pilkada Medan. Mereka juga direkomendasikan untuk dipecat dari keanggotaan.
Empat orang yang dicopot dari posisi ketua PAC yakni: Gumana Lubis dari Medan Johor, Tumpal Sitanggang dari Medan Perjuangan, Suhardian dari Medan Area, dan Muda Prana Sinuraya dari Medan Selayang. Mereka diganti dengan kader yang lain.
