Tak Ada Perbedaan, KPU Medan Beri Ruang Disabilitas untuk Daftar PPK

Diketahui, penyandang tuna daksa adalah cacat gangguan gerak, struktur tulang bersifat bawaan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Agussyah R Damanik didampingi koordinator divisi teknis Rinaldi Khair diruang kerjanya, meyakini tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus mendaftar sebagai calon PPK.

"Untuk disabilitas atau berkebutuhan khusus tak menghalanginya untuk mendaftar. Intinya ada kesamaan hak dan kesetaraan menjadi penyelenggara pemilu," katanya.

Namun demikian lanjut Agussyah, proses atau tahapan yang dilalui untuk menjadi petugas di PPK harus juga dilaluinya seperti lainnya tidak ada pembeda. "Jadi, proses itu juga harus dijalaninya, disitu akan terlihat motivasi," ujarnya.

Satu sisi menurut Agussyah, dengan masuknya para penyandang disabilitas itu semakin mempermudah, karena mereka akan sebagai perpanjangan KPU pada kelompok tersebut.

"Untuk itulah, bagi kita disabilitas atau mereka yang berkebutuhan khusus ini tak ganggu akses untuk jadi penyelenggara," katanya.

Hal senada disampaikan Rinaldi Khair, bergabungnya para penyandang disabilitas harus disambut positif. Syarat menjadi PPK hanya perlu punya kecakapan atau kemampuan dalam bidang kepemiluan.

"Bahkan, pengalaman kita di Pemilu tahun 2019 kemarin, sebagai penyelenggara di KPPS ada kita libatkan dari penyandang disabilitas. Dari 6 orang yang mendaftar ada 4 nama masuk sebagai petugas KPPS," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Rinaldi mengatakan melalui proses rekrutmen di Pemilu 2019 justru ada penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus ini menjadi ketua KPPS. Dari data yang ada pada Pemilu 2019 lalu, petugas KPPS berkebutuhan khusus ada di Medan Johor, Medan Petisah dan Medan Helvetia.

Jadi, menurutnya, menjadi penyelenggara pemilu itu hak setiap warga negara termasuk haknya penyandang disabilitas ini.