Tahun Ini Sudah 2 Kepala Desa di Langkat Tersandung Korupsi Dana Desa

Untuk di Kabupaten Langkat, papar dia, tahun 2019 ini, pihaknya menangani 2 kasus tindak pidana korupsi yang menyeret Kades. Satu pihak Kejari Stabat, yang langsung menangani kasus dan satu lagi kasus ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Langkat. 

"Tahun ini, ada dua kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke kita. Yang satu Kades Timbang Langkat Dapet Ginting, kita yang tangani. Sementara yang satu lagi ditangani oleh Polres Langkat yakni Kepala Desa Pertumbukan bernama Majidul," terang Ibrahim.

Bahkan untuk Kades Timbang Langkat Dapet Ginting dijelaskannya, permasalahan kasus korupsi yang menjerat Kades Timbang Langkat Dapet Ginting, sudah masuk sidang perdana tanggal 25 Juli kemarin. Saat ini sudah memasuki proses pembacaan penuntutan. "Salah satu yang kita tangani adalah Dapet Ginting, kalau tidak salah kini sudah masuk pembacaan penuntutan," kata Ibrahim.

Untuk kasus dugaan korupsi Kades Desa Pertumbukan, diterangkan dia, pihaknya baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Perkara (SPDP) umum dari Polres Langkat. Terkait perkembangan kasusnya dirinya belum mengetahui lebih lanjut.

"Karena kasus Majidul, pihak kepolisian yang terlebih dahulu menangani. Jadi kita sifatnya hanya menunggu kasus tersebut dilimpahkan ke kita. Kalau tidak salah SPDP umum baru kita terima tanggal 28 Juni kemarin," kata Ibdrahim.

Dirinya tidak bisa menduga-duga di bagian mana lamanya kasus ini berjalan. Soal masalah pemberkasan atau masalah hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Langkat. Pasalnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi DD dan ADD. Ada MOU tersendiri antara Kejaksaan, Polri dengan Pemerintah Daerah. 

"Jadi masalah penanganan kasus korupsi DD dan ADD, kita ada MOU sendiri kemarin di pusat. Di mana kini penanganan hasil audit diserahkan ke Inspektorat daerah masing-masing. Hal ini untuk meminimalisir besarnya anggaran dalam menangani kasus korupsi," terangnya.

Informasi dihimpun, mantan Kepala Desa Pertumbukan Majidul diduga telah melakukan korupsi DD dan ADD Desa Pertumbukan TA 2017 yang lalu dengan tidak mengerjakan pekerjaan fisik dan tidak membayar honor para perangkat desa. Akibatnya, anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat TA 2018 tersendat-sendat dan sempat tidak terealisasi.

Kecamatan Wampu ada 13 desa dengan Dana Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan TA 2018 total keseluruhannya mencapai jumlah Rp16,7 miliar dengan perincian, Pajak Daerah sebesar Rp217, 174 juta, ADD Sebesar Rp7,1 miliar dan DD sebesar Rp9,4 juta.

Dari 13 Desa itu hanya 1 desa lagi yang belum terealisasi anggarannya, yaitu Desa Pertumbukan dengan jumlah keseluruhannya mencapai Rp1,19 miliar perincian dari Pajak Daerah sebesar Rp. 10,835 juta,  ADD Rp492,249 juta dan DD Rp688,669 juta.

Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat menyatakan bahwa hal itu terjadi dikarenakan pihak desa belum menyerahkan laporan anggarannya ke OM SPAN. Sehingga terjadi penundaan pencairan dana. 

Terkait masalah tidak terealisasinya dana tersebut adalah atas permintaan pihak Kecamatan Wampu kepada Dinas PMD Langkat agar dilakukan penundaan pencairan dana desanya, dikarenakan Kepala Desa Pertumbukan belum ada sama sekali menyerahkan laporkan kegiatan dan surat tersebut juga ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Langkat yang sudah turun ke lapangan dan mengetahui permasalahan. Adanya dugaan korupsi DD dan ADD ini, kasus pun diselidiki penyidik Tipikor Polres Langkat, namun kasus masih mengambang.