Sumut Siaga Corona, Gubernur Edy: Masyarakat Jangan Panik

Secara otomatis, mulai hari ini status siaga itu diberlakukan. Status akan dievaluasi ulang 14 hari mendatang.

Dengan status itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya kini tengah mengupayakan langkah pencegahan dan langkah antisipatif, jika virus ini benar-benar mewabah di Sumut.

Berulang kali Edy mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak panik. Tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan kontak fisik saat bersalaman. “Masyarakat tidak boleh panik,” ungkapnya.

Edy pun meminta masyarakat menjauhi keramaian untuk mencegah potensi tertular corona. Bahkan pihaknya juga membatalkan agenda akbar Sumut Fair, untuk mengurangi pengumpulan massa dalam satu titik tertentu.

Sejatinya, Sumut Fair akan dibuka 20 Maret mendatang. Agenda yang akan dihelat selama satu bulan penuh itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Seluruh instansi maupun lembaga-lembaga lain termasuk pihak swasta yang telah merencanakan acara yang menghimpun orang dalam jumlah banyak, diminta untuk ditunda atau dibatalkan.

“Hindari keramaian. Saya tahu itu susah. Saya berharap kegiatan-kegiatan itu ditunda karena kita tidak bisa mengontrol orang yang menyebar virus (saat di keramaian),” harapnya.

Pusat-pusat keramaian, termasuk tempat-tempat wisata diimbau untuk tak beraktivitas.  Sebab, akan sangat sulit mengontrol orang yang tak dikenal di tempat-tempat ramai seperti itu. “Keramaian-keraiaman ditutup.  Termasuk tempat-tempat wisata yang pengunjungnya banyak. Kalau yang datang cuma dua atau tiga orang terus hanya makan mie, tak perlu itu,” jelasnya.

Langkah antisipatif lainnya yang dilakukan adalah pembentukan Gugus Tugas Corona. Pembentukan gugus tugas di tingkat provinsi ini sesuai dengan Kepres Nomor 7 tahun 2020 yang terbit pada Jumat pekan lalu. Gugus tugas ini akan bekerja untuk meningkatkan kewaspadaan penyebaran virus korona dan melakukan upaya-upaya mitigasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunjuk sebagai pemegang komando. Mereka akan dibantu oleh sejumlah rumah sakit rujukan yang ada di Sumut, termasuk rumah sakit milik Polri dan TNI. Pihak-pihak terkait lainnya juga dilibatkan.

Posko-posko juga telah dibangun di sejumlah titik, terutama di bandara dan pelabuhan, di rumah sakit dan di BPBD sendiri.

Posko inilah yang akan mengumpulkan data terkait kondisi terkini penyebaran virus itu di lapangan. Semua data akan dipusatkan di BPBD sebelum diteruskan ke BNPB di tingkat pusat kemudian dilaporkan ke presiden.

Pihak Pemprov Sumut juga tengah mempertimbangkan keterlibatan rumah sakit swasta dalam penanganan corona. Karena sejauh ini, baru rumah sakit pemerintah yang dijadikan rumah sakit rujukan dan menyiapkan ruang isolasi untuk pasien korona atau yang terindikasi suspek korona.

“Ada sebelas ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Adam Malik, akan ditambah. Kita akan mengumpulkan seluruh rumah sakit swasta untuk dilibatkan. Untuk itu kepala-kepala rumah sakit akan dikumpulkan, ditugaskan untuk menyiapkan ruangan di rumah sakit apabila dibutuhkan,” terang Edy

Pemprov Sumut menggunakan dana dari pos anggaran tak terduga. Total anggaran yang dimiliki Rp30 miliar. Dana itu sudah dialokasikan Rp12 miliar untuk penanganan banjir dan longsor di wilayah Tapanuli mulai dari Labuhanbatu Utara, Padangsidimpuan, Madina dan beberapa daerah lainnya pada awal tahun ini.

Sementara itu, Rp18 miliar akan digunakan sebagai dana kontingensi dalam penanganan virus ini. Bila dana tersebut tak cukup, Pemrov Sumut akan menggunakan opsi APDB-Perubahan.

“Kalaupun itu tidak cukup, kita gunakan ada APBD-P. Karena ini menyangkut nyawa orang yang harus diselamatkan atau diantisipasi. Saya tidak terlalu menghitung dana yang kita gunakan untuk rakyat kita ini,” pungkasnya.