Sumut Dapat Dana BOKB Sumut Rp493,7 M untuk Tekan Stunting 2023

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan, Sumut menurunkan angka prevalensi stunting 4,7 persen dari 25,8 persen dari 2021. 

Pada 2022, Pemprov Sumut menargetkan prevalensi stunting turun 22 persen. Realisasinya, angka stunting turun hingga 21 persen. 

“Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kami yakin untuk tahun 2023 angka 18 persen bisa tercapai bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.

Kata Ijeck, penyerapan BOKB dinilai belum maksimal. Evaluasi ini akan dibahas pada Rakerda Penurunan Stunting bersama Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Sumut pada 8 Februari mendatang. 

“Nanti pada saat Rakerda akan kita diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal dalam penyerapan dana BOKB, apalagi tahun ini jumlahnya meningkat hampir 300 persen.. Kita bukan mau mengejar angka, kita mau daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi itu kita kejar supaya kasusnya menurun, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat kita,” tutup Ijeck.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Irzal menyampaikan target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 mencapai 18,55 persen dan di tahun 2024 mencapai 14,92 persen. 

Dia berharap realisasi dana BOKB bisa dimaksimalkan tahun ini. Tahun lalu, belum ada kabupaten/kota yang berhasil menyerap hingga 100 persen.

“Realisasi dana BOKB tahun 2022 yang paling tinggi di antaranya Tapanuli Selatan mencapai 90,57 persen dan Sibolga sebesar 86,92 persen. Tahun ini dana BOKB meningkat menjadi Rp493.759.896.000, jumlah ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar,” katanya.

BKKBN, lanjutnya telah menyediakan data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang diiringi dengan verifikasi dan validasi setiap tahunnya.

“Data by name by address tersebut menjadi pegangan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melaksanakan fungsi pendampingan,” katanya. 

Selain itu, operasional BKKBN Sumut juga telah membentuk 10.323 TPK di semua desa dan kelurahan, dimana tim ini beranggotakan sekitar 30.369 orang bidan, PKK dan kader KB. 

“TPK dibekali dengan pelatihan dasar dalam melaksanakan fungsinya, diperlengkapi dengan penyediaan paket data setiap bulannya dan anggaran operasional saat melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran,” pungkasnya.