Medan, IDN Times - Sumpah Pemuda memekik di depan Gerbang DPRD Sumut, Senin (28/10). Aliansi Gerakan Rakyat menggelar unjuk rasa untuk memperingati sumpah pemuda.
Tuntutan yang digaungkan cukup banyak. Mulai dari masalah ketenagakerjaan, isu sosial hingga krisis demokrasi yang terjadi belakangan.
Massa yang sebelumnya berkumpul di Lapangan Merdeka medan, melakukan longmarch ke DPRD Sumut. Bagi mereka, Sumpah Pemuda harus dijadikan momentum bersatunya gerakan rakyat di tengah krisis demokrasi.
Orasi pun dimulai. Martin Luis, Koordinator aksi memulainya dengan lantang. Kata Martin ssat ini kondisi gerakan rakyat kian terancam. Para pemuda yang menuarakan demokrasi malah mendapat intimidasi dan intervensi.
Dia juga mengkritisi soal kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada rakyat.
“Kebanyakan kebijakan mengatasnamakan rakyat. Tapi belum bisa menyejahterakan rakyat. Malah kebijakan itu kami anggap berpihak pada kepentingan modal saja,” kata Martin.
Orasi digilir secara bergantian. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara Amin Multazam Lubis menegaskan jika gerakan rakyat harusnya tidak takut dengan berbagai ancaman yang didapat. Meskipun upaya pelemahan terhadap gerakan takyat semakin masif.
“Apakah kita harus takut?. Kita bersumpah untuk terus melawan. Ini momentum yang baik karena kita terus berani mengawasi kerja-kerja pemerintah yang kita anggap belum berpihak,” tukasnya.
Hari Sumpah Pemuda tidak bisa hanya dijadikan pengingat sejarah pada 1928 lalu. Kondisi pemuda saat ini diambang apatisme yang mulai mengakar.
Padahal kata Amin, pemuda harusnya menjadi garda terdepan lembaga kritik pemerintah.
“Siapapun penguasanya, kalau dia menindas rakyat pasti akan kita lawan. Siapapun rakyatnya kalau dia tertindas pasti akan kita bela,” ungkapnya.
Di sela aksinya, massa kembali menyoal undang-undang berpolemik. Sebut saja Undang-undang KPK, RKUHP, RUU PKS dan lainnya.
Undang-undang yang memakan nyawa dalam perlawanannya dengan tegas masih ditolak. Seperti UU KPK yang dianggap melemahkan institusi anti rasuah itu.
“Isi revisi Undang-undang sangat tidak berpihak. Tingkah laku partai politik borjuasi tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” imbuh Martin.
Aksi berlangsung cukup lama hingga dua anggota DPRD Sumut menemui massa. Namun, massa tetap orasi. Dua wakil rakyat itu dibuat menunggu.
Kata Martin, saat ini kepercayaan terhadap psrtai politik terus menurun. Partai politik saat ini hanya dianggap sebagai alat pemulus kepentingan kelompok.
Martin pun menawarkan solusi alternatif. Rakyat harus membuat alat politiknya sendiri. Bersama kaum buruh, petani, mahasiswa dan kaum miskin kota.
“Kita harus terbebas dari belenggu pembebasan. Rakyat harus semakin terdidik dan mencari kesejahterannya sendiri. Partai Massa Rakyat menjadi solusi bagaimana kita harus berhadapan dengan elit politik borjuasi penindas rakyat,” pungkasnya.
Unjuk rasa berjalan kondusif. Arus lalu lintas di seputar DPRD Sumut juga lancar. Unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari kepolisian.