Suku Laut Kepri Memprihatinkan, Pemerintah Abai pada Perempuan-Anak

23 Mei 2024, 16:15 WIB

Suku Laut di Pulau Sumpat, Kabupaten Bintan, Kepri (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Batam, IDN Times - Kondisi Suku Laut di Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan memprihatinkan. Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) yang dipimpin Nukila Evanty mengungkapkan, masyarakat adat asli tanah Melayu ini menghadapi berbagai ancaman yang menggerus identitas dan kesejahteraan mereka.

Selama program fellow pada International Indigenous Women’s Forum (FIMI) yang digelar 16-17 Mei 2024, Nukila menyampaikan temuannya dari tiga kampung Suku Laut Air Mas, Pulau Tanjung Sauh, Nongsa Kota Batam, Suku Laut Pulau Dare, Belakang Padang Kota Batam dan Suku Laut Air Gelubi Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

“Riset dan advokasi ini bertujuan agar pemerintah memahami tantangan yang dihadapi Suku Laut, terutama perempuan dan anak-anak, dan melakukan intervensi program untuk membantu mereka,” kata Nukila, Kamis (23/5/2024).

1. IMA ungkap pengabaian dan eksploitasi ekonomi terhadap Suku Laut di Kepri

Nukila Evanty saat menemui Suku Laut di Provinsi Kepri (Dokumentasi IMA)

Dalam riset yang dilakukan, Nukila menemukan adanya pengabaian pemerintah terhadap Suku Laut di Provinsi Kepri. Bahkan, kondisi Suku Laut ini ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Pihaknya juga menemui adanya eksploitasi ekonomi terhadap Suku Laut, di mana Suku Laut dipaksa hidup di darat dengan janji kehidupan yang lebih baik oleh pemerintah setempat, namun rumah yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia.

“Kami juga menemukan adanya akses pendidikan yang terbatas. Anak-anak Suku Laut tidak memiliki akses pendidikan yang layak, sekolah yang jauh memaksa mereka untuk menyeberang pulau, menyebabkan banyak yang putus sekolah dan menikah di usia anak-anak,” ujarnya.

Hal itu menyebabkan banyaknya Suku Laut di Kepri yang mengalami buta huruf, dan belum ada program pemerintah yang serius menangani masalah ini.

2. Ruang hidup Suku Laut terancam atas masifnya pembangunan

Suku Laut di Pulau Sumpat, Kabupaten Bintan, Kepri mencari kerang untuk bertahan hidup (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan ancaman ruang hidup Suku Laut di Kepri atas masifnya pembangunan kawasan industri di Kota Batam.

“Proyek industri ekstraktif merusak lingkungan laut, memperberat pekerjaan nelayan. Suku Laut tidak pernah diajak bicara atau diberi persetujuan, dan jika protes, mereka dikriminalisasi,” tegasnya.

3. IMA layangkan desakan ke pemerintah

Aktivitas Suku Laut di Pulau Sumpat, Kabupaten Bintan, Kepri (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Atas kondisi yang memprihatinkan Suku Laut di Provinsi Kepulauan Riau, IMA mendesak pemerintah daerah maupun pusat untuk mengakui Suku Laut sebagai masyarakat adat yang berhak atas budaya, bahasa, dan lingkungan hidupnya.

“Kami juga meminta pemerintah mendirikan sekolah yang lebih dekat dengan lokasi Suku Laut atau memberikan perhatian khusus agar anak-anak mereka bisa sekolah seperti masyarakat kota lainnya,” ujar Nukila.

Tidak hanya itu, IMA juga meminta pemerintah harus melibatkan Suku Laut dalam proses pengambilan kebijakan, dan mengedepankan kebijakan yang sensitif gender dengan data berbasis gender untuk mengetahui intervensi yang diperlukan bagi perempuan Suku Laut.

“Pemerintah harus segera bertindak untuk menyelamatkan Suku Laut dan memenuhi komitmennya pada SDGs (Sustainable Development Goals),” tutupnya.