Sudah 11.065 SK Perhutanan Sosial Diterbitkan, 251 dari Sumut

Ia menambahkan, perhutanan sosial juga merupakan bagian dari program strategis untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan nasional dan pengembangan energi baru terbarukan.

Hingga September 2025, tercatat 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) terbentuk, terdiri dari 120 KUPS platinum, 1.350 gold, 5.749 silver, dan 8.550 blue. Sebanyak 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diterbitkan, melibatkan 1,4 juta KK dengan luas 8,4 juta hektare di seluruh Indonesia.

“SK ini memberi hak kelola yang sah kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan sekaligus mengurangi deforestasi,” ujar Raja Juli.

Di Sumatra Utara, terdapat 251 SK perhutanan sosial dengan luas 113 ribu hektare dan melibatkan 25 ribu kepala keluarga. Masih ada sekitar 400 ribu hektare lagi yang berpotensi diberikan izin kelola kepada masyarakat.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengapresiasi petani hutan yang dinilainya berperan besar menjaga kelestarian hutan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. “Saya berterima kasih kepada petani hutan yang terus menjaga perekonomian Sumut melalui hasil hutan yang dikelola,” katanya.

Bobby juga meminta dukungan Menhut agar petani hutan dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan atau modal usaha. “Mereka punya lahan dan kemampuan, tapi sering terkendala modal. Akses ke lembaga keuangan akan sangat membantu,” ujarnya.

Direktur Eksekutif PETAI, Masrizal Saran, menegaskan forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan wadah konsolidasi komitmen seluruh pemangku kepentingan. “Sumut berada di garis terdepan dalam agenda pembangunan hijau nasional, selaras dengan visi misi Gubernur,” katanya.

Lebih dari 300 peserta hadir, terdiri dari pemerintah daerah, UPTD, KPH, pemegang izin perhutanan sosial, pendamping, serta mitra pembangunan. Sehari sebelumnya, sebanyak 50 dokumen RKPS-RKT telah disahkan sebagai peta jalan nyata pengelolaan hutan lestari dan produktif.

"Sumut di garis terdepan untuk yayasan pembangunan hijau. Saat ini perhutanan sosial baru 21 persen dengan 100 ribuan hektare. Ini target yang harus dikejar. Target tersisa itu bisa kita capai. Apalagi Sumut pnunya landskap kuncinya dari Batangtoru sampai Batanggadis," kata Masrizal.

“Ini bukti kolaborasi multipihak mampu melahirkan terobosan yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan semua rencana benar-benar terimplementasi, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian hutan kita bersama,” pungkas Masrizal.