Stimulus Rumah Subsidi Sumut, Ada DP 1 Persen untuk Geber Serapan

15 Okt 2025, 22:29 WIB

ilustrasi dokumen rumah bersubsidi (vecteezy.com/Titiwoot Weerawong)

Medan, IDN Times – Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Utara. Upaya mempercepat pembangunan rumah bersubsidi kini mendapat dorongan dari Pemprov Sumut. Melalui kolaborasi antara PT Bank Sumut, DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), stimulus perumahan diberikan agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian layak dengan biaya terjangkau.

Program ini secara resmi ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Sumut dan DPD REI Sumut di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan, Rabu (15/10/2025).

1. Stimulus: Uang muka 1 persen, bebas provisi dan administrasi

Widi (kanan) yang bekerja sebagai pekerja informal pekerja harian penatu menemani Ezra, anaknya bermain saat menyetrika pakaian di rumah KPR Bersubsidi di Demak, Jawa Tengah, Senin (6/2/2023). Bank BTN berinovasi membuat skema pembiayaan rumah khususnya rumah bersubsidi bagi pekerja informal melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), untuk rumah tapak atau rumah susun. (IDN Times/Dhana Kencana)

Direktur Bisnis dan Syariah PT Bank Sumut, Syafrizalsyah, menyebutkan stimulus ini memberikan banyak keringanan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi. Melalui kerja sama dengan Pemprov dan REI Sumut, Bank Sumut memberikan kemudahan seperti bebas biaya provisi dan administrasi, serta gratis akad dan balik nama—khusus untuk proyek perumahan anggota REI.

Dengan skema ini, masyarakat hanya perlu menyiapkan uang muka mulai dari 1% untuk bisa memiliki rumah. Menurut Syafrizalsyah, jika dihitung totalnya, kemudahan ini setara dengan nilai Rp7,2 juta.

“Ada relaksasi melalui kerja sama PT Bank Sumut dan REI juga Pemprov Sumut, untuk memberikan kemudahan akses perumahan bagi masyarakat, dan kemudahan ini kalau dihitung jumlahnya mencapai Rp7,2 juta,” ujar Syafrizalsyah dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa biaya uang muka sebesar 1 persen tetap diberlakukan sesuai aturan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). “Masyarakat hanya dikenakan biaya DP rumah ini sudah aturan dari Kementerian Perumahan kita tidak bisa membebaskan biayanya. Ini adalah inisiatif dari Gubernur untuk mendorong percepatan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumut,” katanya.

2. Penyaluran FLPP capai 8.161 unit, target 20 ribu rumah hingga akhir 2025

Salah satu penghuni rumah bersubsidi, Rudi, sedang menemani anaknya, Analdi, menonton kartun di sebuah televisi. Rudi merupakan pekerja seorang drive ojek online yang bisa mendapatkan rumah bersubsidi di Kabupaten Sumedang. Debbie Sutrisno/IDN Times

Hingga September 2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Sumut telah mencapai 8.161 unit, dengan 759 unit disalurkan oleh Bank Sumut—573 unit melalui layanan konvensional dan 186 unit melalui Unit Usaha Syariah.

Sejak 2011, Bank Sumut sudah menyalurkan lebih dari 12 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Sumut. Angka ini terus meningkat seiring dorongan dari pemerintah daerah dan sektor swasta.

“Kami tentu mendukung sepenuhnya program ini karena dapat mendukung peningkatan kinerja PT Bank Sumut sebagai bank BUMD terbesar di Sumut. Harapan kami kolaborasi ini dapat dilakukan tidak hanya di antara PT Bank Sumut dan REI, melainkan juga dapat diikuti oleh asosiasi lainnya,” ujar Syafrizalsyah.

3. Pengembang REI Sumut dapat stimulus dan modal ringan dari Bank Sumut

ilustrasi rumah subsidi dicabut (pexels.com/Kindel Media)

Dukungan pemerintah daerah tak hanya dinikmati masyarakat, tapi juga pengembang. Sekretaris DPD REI Sumut, Muhammad Fadly Bangun menyampaikan stimulus penting dalam proses pembangunan perumahan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur Sumut, Bapak Bobby Nasution yang telah memberikan kami stimulus berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) yang biayanya ini bisa berkisar Rp2 juta hingga Rp2,6 juta menjadi 0 rupiah,” kata Fadly.

Selain keringanan biaya, REI Sumut juga mendapat suntikan modal dari Bank Sumut melalui produk Kredit Program Perumahan (KPP) dengan suku bunga ringan hanya 6 persen. Fadly mengatakan, kebijakan ini sangat membantu pengembang dalam mempercepat progres pembangunan di lapangan. “Jadi kami juga pengembang diberikan suntikan modal dengan suku bunga hanya 6 persen,” ujarnya.

DPD REI Sumut pun menyatakan siap merealisasikan target pembangunan. Hingga Oktober 2025, sudah tersedia 7 ribu unit rumah siap bangun, sementara 12 ribu unit lainnya sedang dalam proses izin dan konstruksi.

Dengan rata-rata realisasi pembangunan 2.000 unit per bulan, Fadly optimistis target 20 ribu unit rumah bersubsidi dapat tercapai hingga akhir 2025.