Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Sosiolog Unimed: Ungkapan ‘Tolol’ Memutus Hegemoni Ahmad Sahroni

Prayugo Utomo
Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni
Massa saat menjarah rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025). (IDN Times/Aryodamar)

Medan, IDN Times – Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah dipercaya menjadi akumulasi kemarahan masyarakat terhadap para wakilnya di DPR dan kebijakan pemerintah. Meski belakangan yang muncul bukan lagi unjuk rasa, melainkan dominasi anarkisme.

Tak sedikit yang menilai, banyak ‘penunggang gelap’ dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Namun tetap saja, unjuk rasa ini menjadi bentuk kemarahan.

Kabar rencana kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit membuat publik murka. Di saat rakyat berjuang menghadapi kenaikan pajak hingga beban hidup sehari-hari, DPR justru dinilai lebih sibuk memperkaya diri. Puncaknya, pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, kian menyulut emosi publik hingga berujung pada peristiwa penggerudukan rumahnya. Dia menyebut, orang yang ingin membubarkan DPR merupakan mental manusia tolol.

Kemarahan masyarakat bukan hanya soal Sahroni, tapi juga cermin hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga DPR itu sendiri. Dosen Sosiologi Universitas Negeri Medan, Ismail Jahidin, menilai situasi ini bisa dibaca lewat kacamata teori hegemoni Antonio Gramsci.

1. Kenaikan tunjangan DPR jadi pemicu amarah publik

Massa demo di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat memanas hingga ke daerah Pejompongan, Palmerah, dan Slipi pada Kamis (28/8/2025) sore. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Isu kenaikan tunjangan DPR langsung menimbulkan gelombang kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai langkah itu tidak pantas, sebab kinerja DPR dianggap belum maksimal. Bahkan, muncul suara-suara keras di media sosial yang menyebut DPR sebaiknya dibubarkan.

Masyarakat menilai langkah DPR hanya memperlebar jurang antara rakyat dengan wakilnya di Senayan.

“Kenaikan tunjangan di tengah rakyat yang sedang susah itu seperti menampar wajah masyarakat. Itulah mengapa reaksi publik begitu keras,” jelas Ismail Jahidin dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

2. Ucapan Sahroni yang memperburuk keadaan

Massa aksi di DPRD Sumut membawa bendera One Piece saat unjuk rasa, Selasa (26/8/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Situasi semakin panas setelah Ahmad Sahroni menanggapi wacana pembubaran DPR dengan tidak profesional.

Ucapan itu justru dianggap publik sebagai bentuk arogansi seorang pejabat yang jauh dari realita rakyat. Pernyataan itu memicu reaksi berantai—mulai dari ajakan debat terbuka oleh influencer Salsa Erwin Hutagalung hingga gelombang kritik di media sosial. Bagi masyarakat, kata “tolol” terasa seperti penghinaan.

“Ucapan Sahroni merusak legitimasi DPR di mata publik, karena ia mencabut persetujuan rakyat yang selama ini menopang kekuasaan DPR,” tegas Ismail.

 

3. Dari teori hegemoni Gramsci hingga krisis legitimasi

Polisi memukul mundur massa di DPRD Sumut dengan gas air mata pada demo, Jumat (29/8/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Kata Ismail yang mengutip teori hegemoni Antonio Gramsci, kekuasaan bertahan bukan hanya dengan kekuatan atau aturan formal, tetapi dengan persetujuan masyarakat melalui simbol, retorika, dan narasi. Namun, dalam kasus ini, ucapan Sahroni dianggap telah memutus “persetujuan” itu.

“Ketika aspirasi rakyat disebut tolol, terjadi apa yang disebut Gramsci sebagai crisis of hegemony. Rakyat menolak narasi yang selama ini dipaksakan elit politik,” jelas Ismail.

Ia menambahkan, penyerbuan rumah Sahroni bisa dipahami sebagai ekspresi simbolik resistensi terhadap dominasi elit politik yang kehilangan legitimasi simboliknya.

Ismail juga menekankan bahwa runtuhnya hegemoni tidak hanya disebabkan oleh kebijakan, tapi juga oleh bahasa, simbol, dan interaksi yang menyeleweng.

“Amarah masyarakat pada Sahroni bukan hanya ditujukan kepadanya sebagai individu, tapi juga sebagai representasi DPR. Itu tanda serius bahwa legitimasi politik DPR sedang berada di titik rawan,” pungkasnya.

Editor’s Picks
Demo DPRD Sumut Ricuh, 19 Demonstran Ditangkap Polisi
Topics
Medanahmad sahroniNasdemantropologi

Editorial Team

EditorArifin Al Alamudi

Tonton lebih seru di