Sosialisasi BPKH di Medan, Dana Hasil Investasi Digunakan untuk Jemaah

Terkhusus wilayah Sumut dana pengelolaan keuangan haji saat ini, menurut Amri yang sudah tercatat dari BPDSU berjumlah sekitar Rp3 triliun sampai Rp5 triliun.

"Jadi, kalau dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur itu lebih besar lagi jemaahnya lebih banyak," tambahnya.

Amri juga menyampaikan nantinya akan ada penetapan biaya haji, namun tidak spesifik di sejumlah daerah. Sebab, penetapan ini akan dilakukan nasional

"Di Nasional nanti baru ditetapkan berdasarkan Provinsi didaerah. Jadi, nanti Sumatera Utara karena lebih dekat ke arah Arab Saudi maka pembagiannya lebih rendah. Kalau didaerah itu ada Rp58 juta, ada Rp60 juta bayarnya, ada yang Rp56 juta. Mungkin di Sumut Rp52 juta bayarnya," ucapnya.

Dia menyarankan kepada jemaah haji Sumut, jika ingin berhaji tahun 2025. Maka wajib mempersiapkan fisik, mental, kuatkan niat dan berserah diri kepada Allah SWT.

"Supaya tetap ikhlas, mudah-mudahan mereka dikuatkan selama menunaikan ibadah haji," pesannya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan akan ada penerapan dalam pengelolaan dana haji dengan harapan agar BPKH bisa meningkatkan keuntungan investasinya. Sehingga, bisa lebih maksimal untuk membantu pembiayaan jamaah haji.

“Untuk meningkatkan hasil investasi dana haji, BPKH harus terus meningkatkan porsi investasi langsung. Misalnya, bekerja sama dengan mitra di Arab Saudi, untuk mengelola hotel di Makkah atau Madinah. BPKH harus melakukan terobosan dan inovasi untuk memperkuat keuangan haji agar biaya yang ditanggung jamaah tidak terlalu besar,” pungkas Marwan.