Toba Samosir , IDN Times – Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara saat ditanyai soal pemindahan Ibu Kota Indonesia. Kata dia, pemindahan ibu kota akan diumumkan pada Agustus 2019.
Meski pun hingga kini dia belum mau bilang daerah mana yang akan dipilih di Kalimantan. Apakah Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah. Dua daerah yang disebut-sebut akan menjadi ibu kota yang baru.
Wacana soal pemindahan ibu kota pun dianggap Jokowi bukan lah hal sepele. Wacana itu sudah lama dia sampaikan. Realisasinya, menunggu hasil kajian mendalam.
"Dari dulu sudah saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Tapi Kalimantan mana itu yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus," kata Jokowi kepada IDN Times saat kunjungan kerja ke Danau Toba, Selasa (30/7).
Kajian juga masih dilakukan. Mulai dari soal kebencanaan, ekonomi, keamanan hingga sosial politiknya.
"Kajiannya belum rampung. Kalau sudah rampung kajian mengenai kebencanaan, air, ekonomi, demografinya, masalah sosial politik, dan keamanannya,” ucapnya.
Dia juga kembali menegaskan, dalam keputusan yang akan di buat nantinya merupakan hasil kajian yang sudah dilakukan.“Kita tidak ingin tergesa-gesa. Tapi ingin secepatnya diputuskan," ungkap Jokowi.
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah menyebut ada empat wilayah yang direncanakan sebagai ibu kota baru di Kalimantan Tengah seperti Palangkaraya, Gunung Mas, Pulau Pisang, dan Katingan. Kemudian di Kalimantan Timur seperti di Bukit Soeharto.
Namun dalam pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan setidaknya akan memakan anggaran yang besar, diperkirakan mencapai Rp466 triliun.
Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tri Dewi Virgiyanti menjelaskan, tak semua biaya pemindahan berasal dari APBN.
Itu artinya, pemerintah punya rancangan pembiayaan lainnya dan swasta bisa ikut ambil bagian di dalamnya. “Jadi skemanya ada tiga, APBN, swasta kemudian kerja sama pemerintah dan swasta,” kata Tri usai menghadiri Seminar Nasional Kesiapan Kaltim terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara, di Lamin Etam Samarinda, Sabtu (27/7).
“Dan itu memungkinkan sekali sebab APBN memang bukan sumber utama. Bisa saja ada sumber dana lain yang secara kreatif bisa diperoleh,” lanjutnya.
Tri memaparkan, ketiga rancangan pembiayaan tersebut punya porsi beragam. Misalkan, APBN hanya 20 persen, lalu kerja sama pemerintah dan swasta dapat porsi paling besar, yakni 50 persen, sementara swasta bisa kebagian 20-30 persen.