SMGP Makan Korban, KontraS: Negara Utamakan Kepentingan Bisnis

Pembangunan pembangkit untuk pemenuhan energi listrik tidak bisa dinafikkan. Namun jika pembangunan itu justru  mengangkangi hak masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah  melakukan evaluasi.

Dalam kasus PT SMGP, pemerintah seakan melakukan pembiaran dengan berbagai insiden  yang terjadi. Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam mengatakan, harusnya pemerintah memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup  yang baik dan sehat. Itu juga menjadi amanat UUD 1945.

“Amanat UUD 1945 itu harusnya jadi acuan utama dalam melihat persoalan ini. Bahwa keselamatan rakyat, si pemilik kedaulatan Negara, merupakan hal paling utama. Dari beberapa peristiwa yang terjadi, KontraS melihat langkah yang dibangun justru sebaliknya. Berorientasi agar perusahaan tetap beroperasi sembari pelan-pelan mencari solusi penyelesaian. Dalam pandangan kami, hal ini menunjukan negara lebih mengutamakan kepentingan bisnis dan mengabaikan agenda hak asasi manusia,” kata Amin, Selasa (26/4/2022).

Amin juga mempertanyakan soal penegakan  hukum dari berbagai insiden akibat operasinal PT SMGP. Mekanisme proses hukum berakhir dengan ketidakpastian. Ini justru  memunculkan pertanyaan ke publik. Kenapa penegakan hukum seakan tidak memiliki taji.

“Proses pemeriksaan yang idealnya menghasilkan temuan fakta dilapangan oleh aparat penegak hukum tidak terakses secara transparan. Apakah murni persoalan Human eror, atau menyangkut hal-hal yang lebih subtansial. Alhasil, penyebab utama kebocoran yang mengakibatkan korban dipihak masyarakat menjadi rancu,” ungkap Amin.

Justru penyelesaian kasus di tengah masyarakat seakan tuntas hanya dengan pemberian santunan. Fenomena seperti ini yang berkontribusi pada potensi keberulangan peristiwa, akibat tidak adanya sanksi hukum yang tegas.

“Maka dari itu, KontraS dalam konteks peristiwa kali ini, mendesak aparat kepolisian menjalankan proses hukum secara tuntas, dengan menggunakan prinsip yang profesional dan transparan,” tegas Amin.

Amin juga mempertanyakan berbagai rekomendasi buah dari investigasi Kementerian ESDM hingga tim Pansus DPRD Mandailing Natal kepada PT SMGP. Peristiwa yang berulang membuktikan, PT SMGP tidak melaksanakannya secara maksimal.

“Dengan demikian, perlu desakan kepada instansi-instansi tersebut untuk lebih serius mengawal rekomendasi yang pernah mereka hasilkan itu,” pungkasnya.

Sejak kehadirannya, PT SMGP terus menuai penolakan dari publik. Namun perusahaan itu tetap beroperasi.

Catatan WALHI Sumut ada berbagai insiden yang  terjadi di tempat operasional PT SMGP. Mereka mencatat, Pada 2018, dua orang anak meninggal dunia karena masuk ke dalam sumur milik PT SMGP. Sumur itu disebut tidak memiliki pembatas dan papan peringatan. Sehingga masyarakat bisa bebas mengaksesnya.

Kemudian, pada 2 Januari 2021, kebocoran gas terjadi di Desa Sibanggor Julu. Lima orang meninggal dunia, puluhan lainnya menjalani perawatan di rumah sakit.

Kemudian, pada 6 Maret 2022, kembali terjadi kebocoran sumur gas di Desa Sibanggor Julu. Sebanyak 58 orang dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan. Namun saat itu, PT SMGP membantah jika terjadi kebocoran gas. Hasil penyelidikan dari pihak terkait, juga tak kunjung diketahui publik.

“Menyusul laporan dugaan kebocoran gas H2S di Proyek Sorik Marapi, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran gas H2S,” tulis manajemen PT SMGP dalam keterangannya, Maret lalu.

Kejadian teranyar, dugaan kebocoran gas terjadi pada Minggu 24 April 2022. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit. PT SMGP mengakui soal kebocoran gas itu.

“PT Sorik Marapi Geothermal Project (SMGP) menyatakan benar adanya kejadian well kick di Pad T, well kick ini mengeluarkan semburan lumpur yang diikuti dengan keluarnya H2S di area pengeboran Pad T,” ujar juru bicara PT SMGP Yani Siskartika, Minggu (24/4/2022).