Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai, Aulia: Tidak Mampu Seharusnya Gratis
Medan, IDN Times - Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman angkat bicara terkait adanya kasus siswa Sekolah Dasar (SD) yang dihukum untuk duduk di lantai karena menunggak uang SPP. Dia mengatakan sangat menyayangkan adanya dilakukan pihak sekolah ataupun yayasan melalui guru.
“Yang jadi pertanyaan kita, kenapa hal itu dilakukan. Apakah yayasan atau sekolah tidak menerima dana BOS? Kalau ada menerima dana BOS itu tidak boleh melakukan hal itu. Fungsi dana BOS adalah untuk murid dan guru, seprinsipnya. Jadi kita menekankan pemerintah jangan ada ini terulang lagi di sekolah mana pun. Subsidi silang itu dilakukan dari pihak sekolah,” katanya pada IDN Times, Minggu (12/1/2025).
Menurut Aulia, sekolah mewah saja masih banyak yang menerima dana bos.
“Sedangkan sekolah-sekolah mewah saja masih banyak yang menerima dana BOS. Kita gak pernah dengar hal seperti itu. Ini pelajaran berat bagi sekolah yang lain jangan ada kejadian seperti itu, kalau memang tidak mampu sampaikan ke kita (Dinas Pendidikan Kota Medan). Nanti akan kita tindak lanjuti,” jelasnya.
“Intinya jangan ada sekolah yang menerima dana bos melakukan hal seperti itu dengan murid yang ada di Kota Medan,” tambah Aulia.
1. Sekolah negeri maupun swasta berhak menerima dana BOS
Dia juga menjelaskan bahwa, seluruh sekolah baik negeri maupun swasta berhak menerima dana BOS. Bahkan, sekolah internasional juga ada yang menerima dana bos.
“Pukul rata (sekolah yang menerima dana bos), kalau dia mengajukan wajib itu dibantu atau dikeluarkan haknya. Nah, saya yakin yayasan ini menerima dana bos. Jadi, dana bos itu tolong dimanfaatkan yang tidak mampu,” katanya.
Terkait dana bos tersebut, Aulia Rachman berharap bahwa subsidi silang dapat dijalankan dari pihak sekolah dan hal ini menjadi peringatan.
“Ini juga peringatan bagi sekolah-sekolah yang lain, subsidi silang itu dijalankan. Sekolah yang mempunyai pendidikan yang baik apabila tidak mampu, dia menerima dana bos. Ada orang tidak mampu gratiskan pendidikannya. Itu untuk mencerdaskan anak bangsa dan menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.