Sertifikat Geopark Tidak Akan Terbit Jika Keramba Ada di Danau Toba

Saat ini, pemerintah sedang getol memperjuangkan Danau Toba masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG). Itu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari Wisatawan Mancanegara yang bisa menghasilkan devisa. Kesejahteraan rakyat juga bakal meningkat jika pariwisatanya semakin maju.

Arief Yahya, mendorong regulasi soal keramba itu bisa dilakukan secepatnya. Meskipun kata dia, keberadaan keramba bukan berarti mengganggu sertifikasi itu.

“Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah. Sama ini kalau kita analogikan, Saya datang ke Danau Tondani, ada yang tanya, bagaiman menghilangkan enceng gondok. Saya bilang. Kalau tidak berani mengadakan even di Tondano seumur- umur, tondano ini akan seperti ini. Hadapi saja. Undang saja Unesco.  Jadi biarkan bersih nanti dengan sendirinya. Soalnya kalau gak bersih, gak keluar sertifikat,” ujar Arief Yahya saat meninjau destinasi The Kaldera Toba Nomadic Escape, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Kamis (18/7) petang.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah menunjukkan komitmennya untuk menertibkan KJA. Meski pun dengan cara perlahan.

Kata Edy, jika air Danau Toba makin tercemar, maka tidak akan ada lagi wisatawan yang datang. Target satu juta wisman yang dicanangkan pemerintah juga pesimis tercapai.

"Orang ke Danau Toba mau lihat air, ‎airnya tercemar. Bagaimana orang melihat lagi," ungkap Edy di Kota Medan.

Keluhan demi keluhan soal KJA sudah diterima Edy. Baik milik perusahaan atau pun per orangan atau warga.  Pemprov Sumut didesak membuat ketegasan.

Edy sudah lama menyoroti PT Aquafarm yang juga memiliki KJA di Danau Toba. Untuk menyelesaikannya, kata Edy ada dua cara. Pertama soal regulasi dan kedua soal bisnis.

"Karena, izinnya ada dari pusat. Insyaallah secepatnya selesai, waktunya sama presiden. Masyarakat tidak perlu ikut-ikutan. Kalau tidak kondusif masyarakatnya, wisatawannya akan bubar,” pungkasnya.