Sengketa Aceh Sepakat, Husni Mustafa Digugat ke Pengadilan

Adapun Gugatan perdata yang dilayangkan terhadap Husni Mustafa Cs sekaitan menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) Aceh Sepakat ke XI di Hotel Le Polonia di Kota Medan yang ternyata tidak sesuai dan bertentangan dengan AD/ART Aceh Sepakat 1997, terutama tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 AD dan/atau Pasal 18 ART tahun 1997.

Menurut kuasa hukum penggugat dari kantor pengacara Rivai Zola and Partners, Advocate & Legal Consultants, Rahmad Rivai, SH, MH menyebut penolakan Mubes Aceh Sepakat ke XI versi Hotel Le Polonia besutan Husni Mustafa Cs telah ditolak oleh klien nya.

“Penolakan Mubes Aceh Sepakat ke XI di Hotel Le Polonia Medan yang dilakukan Tergugat I dan II juga disebabkan karena tidak mengikutsertakan seluruh DM (Dewan Musapat) periode 2013 – 2018, dan tidak mengikutsertakan seluruh DPC Aceh Sepakat dan Organisasi Khusus terkait,” ujar Ahmad Rivai didampingi timnya Adi Gunawan SH, MH dan Anda Dira Whikrama, SH, di PN Medan, Senin.

“Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian telah jelas dan nyata melanggat AD/ART Aceh Sepakat 1997, dan karenanya tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi organisasi Aceh Sepakat Sumatera Utara (Sumut),” tambahnya.

Ia mengatakan setelah sidang mediasi gagal, pekan depan akan digelar sidang dengan agenda ke pokok materi gugatan.

Hadir dalam sidang tersebut, salahseorang sesepuh Aceh Sepakat T Asby Hasan. Dalam kesempatan itu kepada wartawan ia sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh Husni Mustafa Cs.

Asby mendukung gugatan yang dilakukan 6 perwakilan DPC I, II, II Aceh Sepakat terhadap Mubes XI yang dilakoni Husni Mustafa. “Di sini sebenarnya kita ingin menegakkan hukum, atas gonjang-ganjing yang dimanfaatkan Husni Mustafa. Kita mau menegakkan kebenaran sesuai dengan AD/ART,” ujar Asby usai digelarnya sidang mediasi.

“Mubes XI di Hotel Le Polonia tidak melibatkan semua unsur yang diimbau oleh Gubernur. Saya sendiri tidak tahu menahu kapan terjadi Mubes itu. Cukup kita sesali. Dan menurut sejarah Aceh Sepakat baru periode ini terjadi,” tegas Asby lagi.

Ia menerangkan, Mubes adalah sebuah perhelatan akbar masyarakat Aceh di Sumut dalam rangka menyatukan visi dan misi. “Cuma inilah yang disalahgunakan oleh Husni, jadi runyam. Hakikatnya kita ingin masyarakat Aceh damai, tenang, seperti yang orang-orangtua saya dulu buat. Baru periode ini terjadi,” tegasnya.

Asby mengisahkan mulanya didirikannya wadah Aceh Sepakat di Meunasah (tempat sidang) Aceh, Jalan Medan Area Kota Medan.

“Saya hadir saat itu, selaku notulen. Pendiriannya tanggal 31 Desember tahun 1968 di Medan. Mulanya Aceh Sepakat berdiri atas kesepakatan beberapa kelompok Aceh, seperti Sarikat Tolong Menolong, ada Perkasa. Itu sejarahnya jadi Aceh Sepakat,” tuturnya.

“Jadi niatnya Aceh Sepakat itu agar warga Aceh bersatu. Bukan seperti hari ini yang dibuat Husni, malah terpecah,” tegasnya lagi.

Kemudian, dalam AD/ART juga diterangkan pada Pasal 5, wadah Aceh Sepakat tidak terlibat dalam aliran politik. Organisasi ini bersifat Kemasyarakatan Islam dan tidak menganut sesuati aliran Politik.

"Jadi Husni sudah membawa Aceh Sepakat ke dalam politik praktis. Harusnya ia tanggalkan jabatan Anggota DPR RI nya kalau ingin menjadi Ketum DPP Aceh Sepakat,” katanya.

Ia juga menegaskan Ketum DPP Aceh Sepakat masa bakti 2021-2026 yang sah dan konstitusional adalah H Mukhtar SH, MM. Ia yang terpilih dalam Mubes XI Aceh Sepakat yang digelar secara daring dan luring di Hotel Grand Kanaya pada 10 - 11 Maret 2021 Sesuai AD/ART Aceh Sepakat hasil Muslub I tanggal 1 November 1997 sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.420 K / Pdt / 2019.