Sempat Ricuh, Massa Aksi Minta Polda Bebaskan Sorbatua Hari Ini Juga

Aksi ini sempat ricuh karena diwarnai blokade jalan hingga pembakaran ban. Sekretaris Aliansi Gerakan Tutup TPL, Cavin, bersama barisan massa aksi mengaku siap mengawal pembebasan Sorbatua Siallagan jika hari ini ketua adat itu tidak juga dibebaskan.

"Kami siap mengawal sampai Pak Sorbatua dibebaskan. Beliau hanya ketua adat yang ingin mempertahankan tanah adat Dolok Parmonangan dari PT. Toba Pulp Lestari yang dapat menimbulkan kerusakan ekologis kawasan Danau Toba," katanya. 

Cavin menambahkan jika kehadiran PT. TPL dapat memberikan dampak buruk yang sangat besar. Selain para masyarakat adat yang berpotensi diusir dari tanahnya, juga akan berdampak pada hasil tani dan situs budaya.

"Kami minta Pak Sorbatua dibebaskan tanpa ditawar, hari ini juga! Jika pun harus menempuh langkah di pengadilan, kami siap mendampingi sampai menang," lanjutnya.

Aksi yang sempat ricuh ini menyebabkan arus lalu lintas macet, terpantau dari Tanjung Morawa sampai Polda Sumut. Dari dua aksi sebelumnya, massa aksi kali ini memang terhitung lebih banyak karena didampingi elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan, antara lain Sopotano Batak, GMKI Siantar-Simalungun, GMNI Siantar, hingga elemen mahasiswa dari Medan.

"Masyarakat adat jauh-jauh datang dari Dolok parmonangan, setiap dua hari sekali hanya untuk membebaskan Pak Sorbatua. Masyarakat ini petani semua dan hidup dari hasil pertanian. Kita mahasiswa hanya bisa support tenaga dan pemikiran. Kami merasa betapa solidnya masyarakat adat, bukan hanya dari Dolok Parmonangan, tapi ada juga dari Siaphoras hingga Natumingka," ujar Cavin.

Akibat blokade jalan yang dilakukan massa aksi, pihak Polda Sumut menurunkan satu unit mobil water canon hingga barisan kepolisian lengkap dengan atribut pelindung menghalangi massa aksi menusuk masuk.

"Pemerintah tidak ada datang dan menemui masyarakat adat. Kalau ada datang, kan, masyarakat bisa teredukasi dan tahu batas pasti. Tapi TPL ini langsung klaim. Bisa kita buktikan kenapa TPL ini mengambil tanah masyarakat adat, bahwa di tengah perusahaan ini ada salah situs budaya masyarakat," ujarnya.

Massa aksi disebut Cavin juga telah menyadari adanya pro-kontra terkait kasus ini. Di samping masyarakat adat yang memperjuangkan tanah leluhurnya, ada perusahaan (PT. TPL) yang sudah memiliki izin konsesi.

"Tapi masyarakat juga punya hak untuk menduduki tanah leluhurnya. Per hari ini, seluruh massa aksi juga mendorong RUU masyarakat adat," kata Cavin.

Merespon pernyataan resmi dari Polda Sumut soal penangkapan Sorbatua Siallagan, Cavin merasa jika hal tersebut membuatnya heran. Sebab fakta di lapangan dan ancaman yang terjadi tidak dilihat Polda secara utuh.

"Kami mengecam statement yang merugikan. Lawan masyarakat kini bukan semata PT. TPL saja, tapi Polda juga. Kami dari mahasiswa punya kajian, jika tumbuhan ekaliptus itu kami yakini tanaman yang besar menyerap air, ini yang menyebabkan tanah rusak. Komitmen kami adalah menjaga Danau Toba dan sekitarnya. Tapi di sekeliling Danau Toba sungguh mengerikan sekarang, yang mengancam geopark Danau Toba. Lahan adat juga semakin terkikis," pungkasnya.