Selain Suap dan Kerangkeng, Bupati Terbit Tersangka Kasus Orangutan

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah  gelar perkara antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Balai Besar KSDA Sumut dan Polda Sumut pada 8  Juni 2022. Selain orangutan, Cana juga memelihara satwa dilindungi lainnya. Antara lain, 1 ekor Elang Brontok Fase Terang, 2 ekor beo, 2 ekor jalak bali dan 1 monyet hitam sulawesi.

“Saat ini tersangka merupakan tahanan KPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga Penyidik Balai Gakkum KLHK akan berkoordinasi dengan KPK RI untuk dapat melanjutkan pemeriksaan TRPA sebagai tersangka,” kata Subhan.

Sebelumnya, orangutan dan sejumlah satwa itu ditemukan di rumah pribadi Terbit Rencana saat Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan, Selasa (12/1/2022). Pihak BBKSDA langsung melakukan penyitaan.

Usai pemeriksaan di KPK pada Selasa (17/5/2022), Terbit sempat berkilah. Dia menyebut satwa itu titipan. Bahkan dia juga mengatakan sudah memberitahu penyidik, siapa yang menitipkan satwa itu. Terbit berdalih tidak tahu bahwa satwa yang dititipkan merupakan satwa langka.

"Kalau satwa langka saya tidak ada memeliharanya karena dititipkan aja, itu titipan, titipan, demi Tuhan itu titipan!" ujarnya.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka diancam dengan hukuman pidana Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.

Apa yang dilakukan Terbit menjadi cermin buruk para pejabat. Pemeliharaan satwa  dilindungi masih menjadi tren di kalangan pejabat. Tren ini juga yang mendorong masifnya dugaan perdagangan satwa secara ilegal.

Founder Yayasan Orangutan Sumatra Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) mengapresiasi atas langkah tegas Balai Gakkum dan Polda Sumut dalam penindakan kasus Terbit Rencana. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat lainnya yang diduga masih memelihara satwa liar dilindungi.

“Kasus ini harus menjadi pelajaran. Harus ada efek jera dengan proses hukum yang tegas. Kasus Terbit Rencana menjadi perhatian publik. Dukungan publik begitu kuat untuk pemberantasan perdagangan satwa dilindungi,” ungkap Panut, Kamis malam.

Kasus-kasus perdagangan satwa dalam beberapa bulan terakhir membuat publik terperangah. Sebut saja kasus mantan Bupati Bener Meriah, Aceh Ahmadi. Dia diduga menjadi pelaku  utama kasus perdagangan kulit harimau bersama dua tersangka lainnya.

Panut mendukung jika penindakan terhadap perdagangan satwa dilindungi dilakukan secara berkolaborasi lintas sektor. Penindakan harus mampu meretas jaringan perdagangan satwa yang semakin meluas. Mulai dari tingkat bawah hingga atas.

Dalam kasus Terbit, Panut mendukung untuk diberlakukan hukuman maksimal. Apalagi Terbit merupakan kepala daerah yang harusnya memahami soal larangan memelihara satwa dilindungi. Harusnya, Terbit menjadi contoh dalam upaya perlindungan satwa. Bukan malah melanggar aturan.

“Sekali lagi kami apresiasi kepada Balai Gakkum Wilayah Sumatra dan Polda Sumut, karena tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Publik sudah cukup peka dengan kasus-kasus perdagangan satwa. Kita sangat mendukung agar proses hukum dilakukan secara maksimal. Sehingga ada efek jera bagi para pelakunya,” pungkasnya.