Satwa Langka Milik Terbit Terbongkar Karena KPK, BBKSDA Kecolongan

Direktur Green Justice Indonesia (GJI) Dana Prima Tarigan memberikan komentar atas kasus yang mendera Terbit soal dugaan kepemilikan satwa. Kata Dana, harusnya seorang kepala daerah ikut andil dalam perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi. Bukan malah memberikan contoh buruk dengan memeliharanya.

“Ini sesuatu yang sangat memalukan. Orang yang harus jadi contoh, dan membantu KLHK mendidik masyarakat bahwa satwa itu harus dilindungi, tapi dia malah memiliki dan memelihara secara ilegal,” ungkap Dana kepada IDN Times, Kamis (27/1/2022).

Dana juga mengkritik soal pengawasan oleh aparat terkait, terlebih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama jajarannya. Keberadaan satwa dilindungi di rumah kepala daerah menjadi bukti minimnya pengawasan. Pemerintah dinilai pasif.

“Selama ini ke mana pemerintah? Kalau memang BBKSDA tidak tahu soal keberadaan satwa itu, ini menjadi miris. Karena bukan masyarakat  yang berada dipelosok memelihara. Tapi sekelas kepala daerah. Harusnya BBKSDA pro aktif, jangan pasif untuk pengawasan seperti ini,” kata Dana.

Dana menyarankan, BBKSDA harus melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga informasi soal keberadaan satwa dilindungi yang dimiliki oleh orang lain bisa cepat diketahui.

Satwa-satwa dilindungi di rumah Bupati Terbit Rencana Peranginangin diduga diperoleh dengan cara ilegal. Baik itu pemberian, perburuan hingga perdagangan ilegal. Dana mendesak penegak hukum harus bisa mengungkap dari mana satwa itu bisa sampai di rumah Terbit. Pengungkapan juga harus dilakukan secara transparan.

Jangan sampai, penegakan hukum mandek karena terduga pelakunya adalah kepala daerah atau pun pejabat lainnya.

“Rantai nya selalu putus. Karena kita percaya, orangutan yang ada di rumah bupati Langkat dan di tempat lainnya yang dipelihara itu tidak akan datang sendiri. Pasti ada rantai mafia nya. Nah, rantai mafia satwa dilindungi ini yang tidak pernah  dibongkar dan  diungkap di publik. Jika ini tidak terungkap, maka akan selalu terulang kejadian yang sama,” ungkapnya.

Aparat penegak hukum juga didesak melakukan penyelidikan terhadap para kepala daerah, pejabat, elit politik, hingga para pengusaha yang diduga juga memelihara satwa dilindungi.

Dalam kasus ini, Dana mendukung aparat penegak hukum untuk berani memutuskan hukuman maksimal. Untuk diketahui, dalam kasus satwa liar dilindungi, Terbit terancam dijerat dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Dia terancam dengan penjara maksmal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

“Harus ada hukuman maksimal. Bukan tugasBupati Langkat memelihara itu satwa. Jadi tidak perlu diapresiasi karena sudah memelihara, dia sudah punya habitat. Yang harus dilakukan kita jaga habitatnya. Kalau sempat ada yang mengapresiasi dan meringankan hukuman karena satwa sudah dipelihara dalam keadaan baik, ini adalah sesuatu yang menggelikan,” pungkasnya.

Terbit rencana terlibat dalam kasus korupsi. Dia terkena OTT KPK beberapa waktu lalu. KPK mengembangkan kasusnya. Selain kasus korupsi, Terbit juga diduga terlibat dalam kasus perbudakan manusia setelah ditemukan kerangkeng di rumahnya. Meskipun belakangan kerangkeng itu disebut  menjadi panti rehabilitasi narkoba.

Sejumlah satwa dilindungi disita Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut dari rumah Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Selasa (25/1/2022).

Totalnya, satu individu Orangutan Sumatra (Pongo Abelii), satu ekor Monyet Sulawesi  (Cynopithecus niger), seekor Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), dua ekor Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) dan dua ekor Beo (Gracula religiosa) yang disita.

Orangutan yang disita diketahui berjenis kelamin jantan. Usianya ditaksir sudah 15 tahun. Beratnya ditaksir sekitar 25 Kg. Terbit Rencana diduga sudah memelihara satwa itu selama dua tahun. Saat disita, Orangutan diketahui mengalami infeksi gusi. Saat ini, seluruh satwa itu sudah dibawa ke tempat rehabilitasi.

Pelaksana Tugas Kepala BBKSDA Sumut Irzal Azhar mengatakan, jika pihaknya selama ini tidak mengetahui soal keberadaan Orangutan dan satwa dilindungi lainnya di dalam rumah bupati yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK itu.

“Selama ini BBKSDA tidak tahu ada satwa dilindungi di sana,” kata Irzal, Rabu (26/1/2022).

Dalam keterangan tertulisnya BBKSDA menjelaskan, jika operasi penyitaan dilakukan berdasarkan informasi KPK. “KLHK melalui Balai Besar KSDA Sumatera Utara berkoordinasi dengan penyidik KPK yang berada di lokasi dan setelah disepakati dapat mengevakuasi satwa-satwa tersebut,” sebut Irzal.