Rokok dalam Ruang Budaya Batak dan Dampak Pelarangan dalam Raperda KTR

Pandangan Ojax, dalam adat suku Batak, rokok bukan sekadar suguhan, melainkan sebagai sarana alat menghargai raja-raja. “Dalam adat, menyediakan rokok kepada tamu yang datang adalah bentuk penghargaan. Rokok juga sebagai sarana untuk mencairkan suasana dan mengakrabkan diri antar pihak. Bahkan kalau tidak ada rokok disediakan, yang punya hajat bakal dianggap pelit,”sebutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ojax berharap Rancangan Perda KTR Medan yang baru tidak secara langsung memaksa pelarangan rokok dalam kegiatan adat. Menurutnya, jika dipaksakan, akan terjadi situasi kontra dari masyarakat. Mengingat hal ini berkaitan dengan sesuatu yang sudah diyakini turun temurun.

“Bayangkan ada sesuatu yang biasa dilakukan, sudah turun temurun dilakukan, tiba-tiba dilarang. Tidak adil, ya. Saya belum bisa membayangkan jika rokok itu dilarang, karena itu bagian dari sosial budaya. Dalam ruang budaya Batak, rokok pun sudah dijauhkan dari anak-anak. Kalau ujug-ujug dibuat peraturan yang langsung melarang, pasti banyak dampak dan penolakan dari masyarakat Batak,” tambah Ojax.

Penolakan masyarakat terhadap usulan Henry untuk meniadakan penyajian rokok pada acara adat Batak pun sebetulnya sudah terlihat di media sosial seperti Tiktok. Dalam unggahan akun @ellatour_batakunique, sejumlah warganet mengkritisi wacana ini.

Akun Henri Hutasoit mempertanyakan “apakah tidak ada lagi yang lebih mendesak buah pikiran bapak ini untuk kehidupan rakyat, kok mencampuri urusan kearifan lokal.”

Senada, Mawi_Manalu berkomentar “masih banyak yang lebih fundamental dan mendesak di dalam masyarakat yang lebih penting diurus daripada sebuah rokok”. Ada juga komentar dari Robert Pardede yang menginginkan DPRD untuk memenuhi janji kampanye terlebih dahulu, alih-alih mencampuri urusan adat.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan meminta legislatif dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) agar tidak menekan dan membebani pelaku usaha. Hal ini mengingat tak sedikit dorongan implementasi Raperda KTR di beberapa daerah yang sangat ketat, pada akhirnya memukul industri hasil tembakau (IHT).

Salah satu anggota APINDO Kota Medan, yang mewakili elemen IHT yakni PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) Siantar memaparkan bahwa pihaknya bukanlah anti-regulasi namun berharap Raperda KTR Medan yang lahir ke depan dapat menjadi regulasi yang adil, berimbang dan implementatif.

"Selama ini, apapun peraturan yang dibuat pemerintah, kami selalu mematuhi. Di sisi lain, peredaran rokok ilegal yang terang-terangan terjadi di depan mata tidak bisa ditangani oleh pemerintah dan penegak hukum. Industri rokok selama ini mendapatkan perlakuan (aturan) yang sangat memberatkan. Kami taati aturannya, tapi yang jadi masalah itu industri kita dirusak oleh rokok-rokok ilegal. Kami sudah udah melapor kemana-mana tapi tidak ada hasilnya,” papar Pin Pin, Public Relation PT STTC, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pasus Raperda KTR DPRD Medan, Senin (22/9/2025).

Tekanan yang dialami industri tembakau, lanjut Pinpin, bukan saja peraturan seperti Raperda KTR, namun juga pajak dan cukai hasil tembakau (CHT) yang beberapa tahun terakhir ditargetkan semakin tinggi. Padahal pemerintah pusat dan daerah kerap menikmati kontribusi dari industri tembakau berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Yang juga menjadi sorotan APINDO terkait Raperda KTR Medan, agar aturan tersebut harus adil, berimbang dan tidak melebihi wewenang regulasi di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024.

"Kami juga berharap Raperda KTR harus mempertimbangkan keberlangsungan pedagang kecil dan retail di Kota Medan. Aturannya jangan keras-keras. Kasihani pedagang kecil, UMKM, dan retailer, jangan ada larangan-larangan penjualan yang memberatkan,"sebutnya.