Rencana Cuti Massal Hakim Indonesia, PN Medan: Kami Tidak Keberatan

Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia menampik bahwa aksi akbar cuti bersama adalah pilihan yang diambil dengan terburu-buru. Karena sejak tahun 2019, mereka selalu konsisten untuk mendorong perubahan terhadap PP 94 Tahun 2012. 

Selama ini Solidaritas Hakim Indonesia telah melakukan upaya-upaya mendorong perubahan terhadap PP 94 tahun 2012. Mereka sembari berharap agar pemerintah memberikan perhatian yang serius tuntutan yang mereka layangkan. Tapi, hingga hari ini mereka menganggap jika perjuangan tersebut belum mendapatkan tanggapan yang sepadan. 

"Oleh karena itu, dengan berat hati namun penuh keyakinan, aksi cuti bersama ini menjadi pilihan terakhir demi memperjuangkan martabat dan kesejahteraan hakim di Indonesia," terang Solidaritas Hakim Indonesia lewat sebuah keterangan tertulisnya. 

Mereka dalam menyelenggarakan aksi cuti massal nanti berencana menyoroti tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2018 terhadap PP 94 Tahun 2012. Kemudian mendorong pengesahan RUU jabatan hakim, yang merupakan sebuah undang-undang yang akan menjamin kemandirian dan martabat hakim sebagai pilar utama peradilan. 

Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti soal peraturan perlindungan jaminan keamanan bagi hakim. Di mana hakim yang menjalankan tugas negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan agar dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau ancaman. 

Terakhir adalah para hakim akan mendorong pengesahan RUU Contempt of Court yang merupakan sebuah upaya untuk menjaga kewibawaan peradilan dan memberikan perlindungan terhadap proses peradilan dari segala bentuk intervensi dan penghinaan.

Komisi Yudisial (KY) yang memiliki tugas sebagai pemantau kerja hakim melalui keterangan resminya memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraannya. KY juga tidak akan menghalang-halangi aksi akbar yang dibuat para hakim itu.

Mukti Fajar Nur Dewata selaku anggota dan Juru Bicara KY, mengatakan bahwa Hakim memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Mukti mengklaim bahwa negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim yang menjadi salah satu perwujudan independensi hakim di Indonesia.

"KY bersama MA berkomitmen untuk terus mengupayakan agar tujuan tersebut bisa tercapai. Namun KY akan memperhatikan lebih lanjut jika berkaitan dengan kesejahteraan hakim. KY melakukan monev lalu menyampaikan kepada pimpinan MA," terang Mukti.

KY mengatakan bahwa aksi cuti massal itu tentunya akan menyoal soal gaji, pensiun, tunjangan hakim, tunjangan kemahalan, rumah dinas, transportasi, jaminan kesehatan, dan pendidikan anak di lokasi hakim ditempatkan. KY dalam hal ini akan membuka forum pertemuan lebar-lebar antara KY, MA, Bappenas, dan Kemenkeu.

"Terkait rencana cuti bersama, KY berharap agar para hakim menyikapinya secara bijak, sehingga aspirasi dapat tersampaikan dan kepentingan penyelenggaraan peradilan serta pencari keadilan tidak terganggu. Selanjutnya, KY akan siap menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia," lanjutnya.

Hakim yang melakukan aksi cuti massal tidak harus datang ke Jakarta. Namun bagi para hakim yang mempunyai halangan datang ke pusat, mereka bisa meliburkan diri di rumah. Jadi, hakim di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara berpotensi untuk ikut melakukan aksi akbar ini secara serempak di wilayahnya masing-masing.

Menyikapi rencana ini, Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan bahwa mereka tidak menghalang-halangi hakim yang ingin mengambil cuti.

"PN Medan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan hakim," kata Soniady selaku Juru Bicara PN Medan kepada IDN Times, Jumat (4/10/2024) malam.

Mereka yang berkomitmen mendukung segala upaya kesejahteraan hakim enggan melarang hakim yang mengajukan cuti. Namun sampai saat ini pihak PN Medan belum menerima pengajuan cuti tersebut.

"Terkait cuti adalah merupakan hak masing-masing hakim. Hakim PN Medan sampai saat ini belum ada yang mengajukan cuti untuk kegiatan tersebut, kalaupun nanti ada yang mengajukan cuti, tidak akan menolak/keberatan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.