Rehab Jembatan Bermasalah, Mahasiswa Demo ke Kantor Dinas PUPR Langkat

Tak berselang lama melakukan orasi, Rezeki dan rekan-rekannya dipersilahkan masuk dan beraudiensi di dalam gedung PUPR Langkat. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan asfirasi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum di dinas tersebut.

“Kami menduga instansi tersebut (PUPR) adalah sarang koruptor. Pantauan kami di lapangan, rahab Jembatan ukuran 9 meter x 3 meter di Dusun VIII Kelantan Luar, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang dengan anggaran dari APBD 2018 senilai Rp300 juta, terkesan tidak sesuai bestek. Realisasinya paling cuma sekitar Rp30 jutaan aja bang. Hal tersebut telihat dari bagian tugunya yang sudah retak,” beber Rezeki kepada rekan-rekan media.

Rezeki menambahkan, tak hanya di Kecamtan Gebang, dugaan korupsi juga terlihat kontras pada proyek pembautan jembatan rangka di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang. Proyek yang menyerap dana dari APBD 2018 senilai Rp13,5 Miliar dan APBD 2019 senilai Rp15 Miliar ini harus diproses pihak berwajib.

“Menurut pantauan kami, pada tahap pertama pembuatan jembatan rangka di Desa Sekoci ukuran 100 meter x 6 meter dengan pagu Rp13,5 Miliar tersebut hanya menghasilka pondasi saja. Pada tahap kedua senilai Rp 15 miliar, yang kontraknya sudah ditandatangai pada 20 Agustus 2019 kemarin, namun baru 1 Oktober 2019 rekanan baru mulai bekerja, itupun baru kayu aja yang masuk ke proyek,” lanjut Rezeki.

Masih menurut Rezeki, saat bertemu dan mempertanyakan masalah dugaan korupsi tersebut dengan Plt Kadis PUPR Langkat Subiyanto SE, yang bersangkutan mengaku kalau pengguna anggarannya masih dijabat oleh Kadis yang lama. “Subiyanto berjanji akan meninjau ulang proyek itu. Hari Senin atau Selasa depan kami disuruh kembali lagi ke Dinas PUPR,” jelas Rezeki.

Rezeki juga mengaku, bahwa sehari sebelumnya Rezeki sempat dua kali didatangi pihak Polsek Gebang dan menanyakan terkait orasi yang akan digelarnya. “Pihak polsek nanya ke aku, masalah apa yang mau dipertanyakan. Disamping itu, mereka juga menyarankan agar kami tidak melakukan orasi bang,” pungkasnya.

Plt Kadis PUPR, Subiyanto terkesan acuh dan menutup-nutupi persoalan jembatan tersebut.

“Akupun gak tau-tau masalah itu. Tapi bagus juga begitu, aku belajar untuk nangani yang seperti itu. Justru, makin lama bisa makin berani aku. Mereka minta penjelasan, sudah kita jelaskan,” pungkas Subiyanto.

Setelah bertemu dan beraudiensi dengan Plt Kadis PUPR Langkat, massa FGD Masyarakat dan Mahasiswa Langkat Bersatu keluar dari kantor Dinas tersebut dengan tertib dan kondusif.

Di samping itu, terlihat juga personil kepolisian dari Polres Langkat yang berjaga di seputaran kantor Dinas PUPR Langkat.