Regulasi Kesehatan Mental Diharapkan Bisa Tercipta di Kota Medan

Hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini untuk bisa melahirkan regulasi kesehatan mental adalah rendahnya literasi kesehatan mental, dan tingginya stigma menjadi hambatan akses layanan dan peningkatakan gangguan mental yang terjadi pada remaja dan pasien penyakit kronis seperti TB.

Menurut Zulfendri, faktor penyebabnya adalah perubahan gaya hidup, tekanan akademik, pengaruh media sosial, kemiskinna struktural, dan faktor kingkungan. Pasien TB memiliki risiko tinggu depresi dan kecemasan yang memengaruhi kepatuhan pengobatan, sistem layanan kesehatan mental di Indonesia masih terbatas, belum terintegrasi lintas sektor, serta kebijakan internasional mendorong pendekatan interdisipliner, berbasis komunitas dan integrasi sektor.

"Kita juga sudah mendengarkan dari berbagai pihak tentang pentingnya kesehatan mental ini di Kota Medan, dan juga ada tadi dari Biro Hukum ini tentunya bisa akan menjadikan perwal dan menjadi perda.

Sehingga, inilah dasarnya. Sebab, baginya dengan riset yang sudah dilakukan secara nasional USU pernah ikut terlibat pertama dalam penelitian Mental Health Adolescent atau Kesehatan Mental Remaja, kemudian skrining mental health pada remaja, dan selanjutnya ketiga melakukan riset tentang mental TB pada penderita TB terhadap kesehatan mental.

"Dari 3 hal inilah sebagai dasar kemudian pada hari ini melajukan riset tentang kebijakan, dan apa sih keputusan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental ini, maka perlu adanya kebijakan ini. Inilah yang kita buat suatu studi sebagai dasar pentingnya kebijakan kesehatan mental yang strateginya evidence-based," kata Zulfendri yang juga sebagai ketua Universitas Sumatera Utara Centre for Health Politics and Management (UCHPOLM).

Dia mengatakan bahwa kehadiran para peserta ini dari seluruh stakeholder, memberikan suatu pandangan akan pentingnya kebijakan tersebut.

"Termasuk tenaga psikolog yang ditempatkan di puskesmas nanti, dalam rangka integrasi layanan primer tadi menjadi suatu rekomendasi untuk ke depannya mengatasi permasalahan ini," katanya.

Peran pemerintah saat ini, dikatakan Zulfendri juga memiliki suatu kajian maka permasalahan kesehatan mental menjadi program nasional. Namun, dalam implementasi dilapangan, layanan primer belum ditangani oleh tenaga psikolog ataupun juga tenaga psikiatri, hanya tenaga perawat.

Sehingga, ini menjadi catatan kedepan perlunya pemberdayaan psikolog untuk program integrasi layanan primernya.

"Bagaimana kolaborasi psikolog atau psikiatri untuk menangani kesehatan mental, itu yang kita harapkan nanti. Seperti di Jogja, mereka ada praktik sekali seminggu tapi dibayar oleh puskesmas karena sudah Bendahara Umum Daerah (BUD) nah di Medan kan juga sudah ada mampu gak membayar itu atau dari pemerintah," ucapnya usai diskusi.

Usai FGD, Zulfendri bersama anggota peneliti merencanakan kelanjutan hasil dari diskusi ini bagaimana melakukan advokasi hingga melahirkan suatu regulasi karena pentingnya menangani masalah untuk Kota Medan dalam pelayanan. Sebab, menurutnya saat ini yang fokus itu tadi pada ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).

"Padahal ODGJ itu kan berat, tapi yang ringan-ringan ini kan belum fokus, maka itu nanti harus kita ciptakan mengingat akan ada generasi emas," jelas Zulfendri.

Kendala dalam penelitian ini yang dipikirkan adalah para stakeholder yang diundang tidak berhadir. Namun, semuanya berhadir kecuali dari DPRD.

"Akan kami datangi dia (DPRD Medan) melalui indepth ke dia. Karena dia sebagai pengambil keputusan yang berkaitan dengan regulasi kan dia. Kebanyakan orang fokus pada ODGJ bukan kesehatan mental, makanya menjadi sorotan," terangnya.

Sementara itu, Dirut RS Pirngadi Kota Medan, Suhartono mengatakan terkait kesehatan mental yang dibahas pada isu ini perlu kolaborasi dalam seluruh bidang karena bukan hanya dirawat saja tapi pos perawatan juga harus diperhatikan.

"Jadi siapa yang akan merawat dan mendampingi mereka setelah fase diobati. Tidak selamanya mereka harus berada di rumah sakit. Karena, di satu sisi kan beban pada kapasitas perawatan, beban biaya karena tidak mungkin bisa status terus menerus karena dia ada masalah otak, terus tadi disebut mungkin perlu obat pengembangan pasca perawatan itu. Keluarga juga sebagian mau menerima dan sebagian lagi tidak atau kurang berkenan menerima atau yang paling berfikir serahkan saja ke rumah sakit. Sementara, kapasitas kita juga terbatas," pungkas Suhartono.

Diketahui, RS Pirngadi memfasilitasi poli psikiatri untuk periksaan kesehatan pasien ODGJ, perawatan ODGJ, dan konseling. Para pasien ini (ODGJ) cenderung yang dirazia.