Reaktivasi Jalur Kereta Medan-Aceh di Bawah Bayang-bayang Korupsi

Perkeretaapian di Aceh memiliki keunikan tersendiri. Tidak seperti di Jawa, Madura, dan bagian lain di Sumatera, angkutan umum berbasis rel ini jenisnya berupa trem dengan lebar sepur lebih sempit yaitu 750 mm.

Keunikan lain adalah trem Aceh pada zaman kolonial Belanda merupakan satu-satunya yang berorientasi kepentingan perang. Tidak seperti di Jawa yang pengadaannya diperoleh melalui pembelian, lahan untuk jalur rel di Aceh berasal dari bekas teritorial Kesultanan Aceh yang berhasil direbut dan dikuasai pasukan Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL).

Gubernur Jenderal James Loudon kala itu melihat betapa pentingnya infrastruktur jalur kereta api untuk mendukung proses penaklukan Kesultanan Aceh di pedalaman. Gubernur Jenderal Loudon diberikan kewenangan luas kepada militer untuk secepatnya mengambil tindakan yang diperlukan.

Setelah Perang Dunia II berakhir, terjadi situasi kekosongan kekuasaan atas pemerintahan di sana, trem Aceh segera dikuasai oleh orang-orang setempat. Para pejuang lokal itulah yang kemudian bersama elite-elite Aceh mengintegrasikan diri ke dalam pemerintahan Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Selama masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949, trem Aceh masuk ke dalam bagian dari Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

Pada tahun 1970 Kota Banda Aceh masih menggunakan kereta api sebagai salah satu sarana transportasi. Kereta api ini mencapai rute hingga Kota Medan di Sumatra Utara.

Namun tahun 1982 Aceh resmi sudah tidak memiliki kereta api lagi. Hal ini dikarenakan tidak mampu bersaing dengan sarana transportasi jalan raya yang sudah semakin baik dan onderdil kereta yang semakin sulit dicari.

Pascareformasi 1998, BJ Habibie presiden kala itu mengeluarkan janji politik kepada masyarakat Aceh. Salah satu janjinya menghidupkan kembali  jalur kereta api. Pasca janji tersebut, pada tahun 2002 dibuatlah Rencana Umum Pengembangan Kereta Api Sumatera, yang merupakan hasil kesepakatan Gubernur se-Sumatera.
 
Program Perkeretaapian Aceh merupakan bagian dari program Trans Sumatera Railway Development. Program ini disiapkan pemerintah dengan bantuan konsultan asing Mott McDonald dan SNCF Internasional.

Pembangunan jalan kereta api Aceh dianggap solusi tepat saat ini dan juga di masa depan, di mana angkutan kereta api ini bersifat massal, murah, aman dan efektif. Pembangunan kembali jaringan pelayanan kereta api Aceh diyakini memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya masyarakat Aceh.
 

Pada 1998 melalui dana APBN murni dibangun kembali relnya di kawasan Aceh Tamiang. Pembangunan rel yang sudah dibangun sepanjang 32 km dilaksanakan hingga 2004. Proyek ini dihentikan akibat musibah tsunami yang kemudian dilanjutkan lagi pada 2007.

Lalu pembangunan lanjutan rel kereta api 2007-2008 dilanjutnya, namun tidak dimulai dari Aceh Tamiang, tetapi dari Krueng Mane, Kabupaten Aceh Utara hingga Cunda, Kota Lhokseumawe sepanjang 28 km.

Dalam program lanjutan tahun 2009, Departemen Perhubungan menyediakan dana Rp32 miliar yang akan digunakan membangun fasilitas pendukung pada proyek 2007-2008 untuk operasional, seperti kantor dan stasiun.

Sempat ditempatkan di Krueng Geukueh, gerbong kereta yang diproduksi oleh PT INKA saat ini digudangkan di Kompleks Stasiun Kereta Api di Desa Ulee Madon, Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.

Sejak tiba di pelabuhan Krueng Geukueh, Desember 2008 lalu, kereta api seharga Rp19,5 miliar itu baru sekali keluar kandang, yaitu saat uji coba pertengahan tahun 2011. Setelah itu, kereta pun kembali masuk gudang.

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, rel kereta Medan - Aceh akhirnya mendapat perhatian lagi dan akan direaktivasi. Fokus utama adalah menghubungkan Medan - Langsa.

“Kami tengah upayakan pembangunannya bisa selesai, sehingga bisa beroperasi dengan kecepatan yang bisa terus ditingkatkan. Kalau ini sudah selesai, saya akan mengundang bapak Presiden Jokowi untuk hadir ke sini,” ucap Budi Karya.

Menhub mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan angkutan massal kereta api di Provinsi Aceh, untuk memperlancar konektivitas penumpang maupun barang baik antar provinsi, kota, maupun kabupaten.

“Pembangunan infrastruktur kereta api di Aceh harus terus dilanjutkan, karena Aceh ini penuh potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan. Hadirnya Kereta Cut Meutia ini menjadi satu bukti nyata perhatian kami dalam mengembangkan layanan angkutan massal di Aceh,” katanya.

Selain berupaya menyelesaikan jalur kereta Besitang-Langsa, Menhub juga tengah dilakukan upaya penyelesaian jalur kereta api Lhokseumawe – Bireuen. Jalur ini melewati sejumlah daerah, yakni Lhokseumawe - Goa Jepang – Paloh – Krueng Geukueh – Krueng Mane – Geurugok – Kutablang – Matang Glumpang Dua – Tanoh Mirah – Bireuen.

Dengan semakin bertambahnya panjang jalur kereta api yang beroperasi, diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat Aceh dan sekitarnya untuk menggunakan angkutan massal kereta api.

Pj Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman mengatakan keberadaan kereta api sangat penting. Karena berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dalam upaya pemberantasan kemiskinan.

"Dengan dibukanya jalur kereta api dari Medan ke Aceh, maka sangat membantu kehidupan ekonomi masyarakat, meningkatnya volume perdagangan kedua provinsi dan perputaran ekonomi semakin baik," ujar Budiman.

Budiman menilai jalur kereta api juga memberikan akses transportasi yang sangat baik bagi pelajar dan mahasiswa Aceh yang kuliah di Medan, serta sebaliknya siswa asal Sumatera Utara yang kuliah di Tanah Rencong.

Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini mengungkap praktik dugaan korupsi yang dilakukan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara (Sumut). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, penyidikan kasus baru tersebut terkait dengan pembangunan jalur rel kereta Besitang-Langsa di Aceh periode 2017-2023.

Kuntadi menjelaskan, kasus korupsi dalam penyidikan baru tersebut terkait dengan proyek senilai Rp 1,3 triliun.

"Modus operandi dugaan korupsi yang dilakukan adalah dengan cara merekayasa pelaksanaan proyek, dan memecah nilai proyek menjadi beberapa bagian untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu," kata Kuntadi di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2023).

Menurut Kuntadi, dalam pengungkapan sementara, tim penyidikannya juga menemukan indikasi korupsi dalam pelaksanaan lelang proyek pembangunan rel kereta lintas Provinsi Sumut dan Aceh sepanjang 101 kilometer (km). Adapun dugaan korupsi pembangunan rel kereta Besitang-Langsa merupakan kasus baru.

"Selain itu beberapa pelaku diduga telah mengalihkan jalur kereta api, dari yang telah ditetapkan di dalam pengadaan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu sehingga merugikan keuangan negara," ujar Kuntadi.

Selain itu, Jampidsus juga mengumumkan dua kasus baru lainnya yang sudah masuk level penyidikan. Keduanya adalah kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan perkara korupsi penggunaan anggaran negara untuk proyek fiktif PT Sigma Citra Caraka 2017-2018.

"Dalam perkara PT SCC ditemukan bukti adanya rekayasa proyek fiktif periode 2017-2018 oleh PT SCC. Di mana diduga PT SCC melakukan kegiatan usaha di luar bisnisnya dengan memberikan pembiyaan modal kerja kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang di-cover dengan proyek-proyek fiktif," ucap Kuntadi.