Rasuli: Lumrah Kongkalikong di Tubuh PUPR, Ambil Untung 1 Persen

02 Okt 2025, 18:26 WIB

Eko Agus Herianto

Rasuli dan Topan Ginting diperiksa sebagai saksi (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Intinya sih...

Rasuli Efendi mengungkapkan kongkalikong antara kontraktor dan PUPR dalam memenangkan tender, termasuk meraup keuntungan 1 persen dari nilai kontrak.
Topan Ginting meminta Kepala UPTD untuk mempresentasikan kondisi daerah, termasuk Rasuli yang membeberkan segala kesaksiannya terkait proyek jalan di daerah.
Rasuli mengakui bahwa hampir seluruh anggota PPK menerima uang dari kontraktor, dan ia sendiri berencana ambil keuntungan 1 persen dari nilai kontrak proyek jalan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times - Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR, Rasuli Efendi, mengungkapkan fakta menarik soal proyek jalan di daerah. Di depan Majelis Hakim saat dicecar beragam pertanyaan, ia mengaku bahwa sudah menjadi hal lumrah kongkalikong antara kontraktor dan PUPR dalam memenangkan tender.

Bahkan, Rasuli biasanya selalu meraup keuntungan sebesar 1 persen dari nilai kontrak. Hal ini termasuk saat di mana dirinya mengaku membantu meloloskan PT Dalihan Natolu Group sebagai pemenang lelang proyek Jalan di Sipiongot, Padang Lawas Utara.

1. Saat baru menjabat, Topan Ginting minta seluruh Kepala UPTD untuk mempresentasikan kondisi daerah

Topan dan Rasuli saat diperiksa sebagai saksi (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Duduk bersebelahan dengan Kadis PUPR Topan Ginting, Rasuli membeberkan segala kesaksiannya. Terutama saat di mana Topan Ginting baru saja menjabat lalu mengumpulkan seluruh Kepala UPTD.

"Kami semua Kepala UPT dikumpulkan untuk memaparkan kegiatan dan pekerjaan di tempat kita masing-masing. Di kantor dinas PUPR di Jalan Sakti Lubis. Sekitar 15 orang hadir semua. Pak kadis meminta tiap UPT memaparkan kegiatan yang betul-betul harus ditangani agar tak tanggung-tanggung agar dibangun segera," beber Rasuli.

Orang kepercayaan Topan Ginting ini membenarkan bahwa ia juga mempresentasikan Padang Lawas. Termasuk pula dalam hal ini kondisi Jalan di Sipiongot-Tapanuli Selatan.

"2 proyek itu termasuk yang saya paparkan. Beliau (Topan) tak ada tanggapan. Sekitar bulan April atau Mei barulah tahu itu ada anggarannya. Kemungkinan Kadis mengatakan itu jadi program prioritas, dan sudah ada anggarannya," lanjutnya.

2. Rasuli sebut survei jalan di Sipiongot sambil melakukan offroad

Rasuli saat memasuki mobil tahanan (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Tak lama setelah itu barulah Topan merealisasikan survei jalan Sipiongot. Survei ini disebut Rasuli sambil melakukan kegiatan offroad.

"Survei Offroad ada Pak Kirun, Topan, Kapolres Yasir, Gubernur, Bupati Padang Lawas, tim offroad. Ini tanggal 22 April. Tidak ada surat tugas untuk mendampingi mereka. Itu terjadi di hari kerja. Dari pagi berangkat, bertemu jam 11 di Labuhan Batu. Sampai di batas Tapsel besoknya. Total selama 2 hari kerja kegiatannya. Waktu survei kedua terdakwa ikut. Saya tak tahu dan bukan saya yang mengajak," aku Rasuli blak-blakan.

Mulai saat itulah komunikasi antara Topan dan Rasuli semakin deras. Terutama saat Kepala UPTD Gunung Tua itu diperintahkan untuk memenangkan Akhirun dalam lelang tender.

"Pengukuran volume, pengerjaan, dari Pak Kirun benar ada. Bawa laptop mereka. Saling diskusi mereka antara Pak Kirun dengan perencana. Pak Kirun meminta ada dikurangi volume item pelengkap. Itu agar pekerjaan bisa siap tepat waktu. Tidak ada saya laporkan ke Topan saat itu juga. Saya hanya melaporkannya beberapa hari berikutnya sebelum ditangkap KPK," tutur Rasuli

3. Sebut sudah biasa, hampir seluruh anggota PPK terima uang dari kontraktor, Rasuli ambil keuntungan 1 persen dari nilai kontrak

Rasuli dan Topan Ginting diperiksa sebagai saksi (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Di hadapan Hakim Rasuli mengaku tak ingin menutupi fakta. Bahkan pria yang dipercaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek peningkatan struktur Jalan di Sipiongot ini, mengatakan sudah hal lazim kongkalikong terjadi di tubuh PUPR.

"Biasanya dulu untuk UPTD dikasih 0,7 sampai 0,8 persen sudah kebiasaan. Dimana-mana pun seperti itu. Untuk kadisnya saya gak tahu. Biasanya itu langsung. Biasanya sering dikondisikan bahkan e-catalog. Iya (untuk memudahkan korupsi)," jawab Rasuli.

Untuk proyek pengerjaan 2 struktur jalan ini, Rasuli berencana ambil keuntungan 1 persen. Ia sebelumnya juga pernah mengambil keuntungan serupa dari nilai kontrak.

"Kebiasaan dari kepala UPT sebelum-sebelumnya juga, ambil keuntungan 1 persen. Saya baru 3 tahun jadi kepala UPT. Sudah ada sekitar Rp100 miliar sampai Rp300 miliar proyek yang masuk. Tidak saya sendiri. Hampir seluruh PPK terima, bendahara juga ada. Kalau Kepala Dinas (Topan) saya tak tahu nilainya. Tapi iya (menerima). Staf dan atasan saya juga terima, tak tahu saya jumlahnya," pungkasnya.