PTAR Gelontorkan Rp1,16 M untuk Bikin 2 Kecamatan Bebas BABS di Tapsel

peduli terhadap sanitasi lingkungan dan terkesan yang ada saat itu kondisi yang ideal. Namun angka kejadian penyakit yang dilatarbelakangi sanitasi lingkungan seperti diare merupakan penyakit yang masuk dalam 10 besar.

Seiring dengan banyaknya kasus penyakit yang disebabkan sanitasi dan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, pada tahun 2015 PTAR bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Puskesmas Batangtoru melakukan inisiasi program STBM dengan lokasi di Kecamatan Batangtoru.

Kegiatan yang pertama dilakukan adalah assessment kepada masyarakat terhadap tingkat kepemilikian jamban di Kecamatan Batangtoru dan hasil assessment menunjukan 72% masyarakat belum memiliki jamban. Atas dasar data tersebut PTAR bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan dan Puskemas melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelatihan kewirausahaan jamban, dan pemicuan. Tahun 2015 - 2016 usaha-usaha yang dilakukan belum mendapatkan hasil maksimal bahkan sebagian warga menolak karena merasa kondisi kesehatan mereka baik-baik saja.

Pada tahun 2017 PTAR bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Batangtoru berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai tenaga ahli sanitasi serta Koramil 01 Batangtoru melakukan pemicuan yang difokuskan di desa-desa potensial sehingga di tahun yang sama membuahkan hasil dua desa di Kecamatan Batangtoru berhasil deklarasi Stop BABS yaitu Desa Telo dan Desa Batu Hula.

Program Pemicuan menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat merubah perilaku, karena prinsip dasar program STOP BABS adalah kesadaran perilaku bukan membangun jamban tetapi kesadaran masyarakat. Apabila ada masyarakat yang bersedia membangun maka hal tersebut merupakan dampak dari keberhasilan program atau perilaku yang sudah berubah.

Pendampingan terus dilakukan kepada semua desa di Kecamatan Batangtoru melalui pendampingan oleh sanitarian, bidan desa, dan kader STBM secara terus menerus sehingga diperoleh hasil kongkrit di mana pada September 2022 semua desa di Kecamatan Batangtoru berhasil Stop BABS.

Efektif tahun 2015 hingga tahun 2016 program STBM dengan fokus pilar ke-1 yaitu Stop BABS masih belum ada desa yang berhasil deklarasi Stop BABS namun usaha ini sudah mulai mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan oleh bidan desa dan kader kesehatan yang terus dilakukan kepada masyarakat, pada tahun 2017 terdapat dua desa yang berhasil deklarasi Stop BABS kemudian secara bertahap dan hingga tahun 2022 terdapat 23 desa (100 persen) deklarasi Stop BABS.

Untuk mempercepat proses menuju kabupaten Stop BABS, beberapa kegiatan inovasi yang mungkin dilakukan antara lain, pertama, diadakannya berbagai advokasi atau kegiatan pemicuan terus menerus yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku.

Kedua, memberikan reward kepada kader desa, petugas puskesmas dan desa dalam pencapaiannya menyadarkan masyarakat membangun jamban secara mandiri.

Ketiga, mendorong pemerintah desa dan forkopicam dalam membantu masyarakat desa yang kurang mampu secara ekonomi untuk memiliki jamban sehat permanen sedangkan perusahaan membangun jamban komunal atau MCK umum di tingkat desa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Selatan (Tapsel) Parulian Nasution pada 22 Agustus 2022 mengatakan masih banyak masyarakat Tapsel yang Buang Air Besar (BAB) sembarang tempat akibat dari kondisi daerah yang dipengaruhi banyak aliran-aliran air.

Ia mendorong Dinas Perkim mengupayakan tempat-tempat kamar mandi umum yang rapi dan bersih agar aliran-aliran sungai bersih. Sehingga anak-anak yang mandi di sungai tidak terkena penyakit.

Hal inilah yang menjadi perhatian perusahaan tambang yang sudah memulai produksi emas dan perak di Tapsel sejak tanggal 24 Juli 2012.

Senior Manager Community PTAR, Christine Pepah  mengatakan Pogram Stop BABS itu bertujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Ia menyadari butuh waktu Panjang untuk membangun kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. PTAR pun menginisiasi Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di 32 desa wilayah Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru. 

Selama 7 tahun lalu PTAR menjalin kerjasama dengan Puskesmas Batangtoru, dan Puskesmas Hutaraja, termasuk kepada para kader kesehatan yang turun tangan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Christine menjelaskan Program Stop BABS terus dikembangkan melalui peningkatan tangga sanitasi di masyarakat. Jamban komunal (sharing) bakal ditingkatkan menjadi jamban sehat semi permanen (JSSP), sedangkan JSSP saat ini akan dinaikkan menjadi jamban sehat permanen (JSP). Kemudian melakukan pembangunan MCK umum di beberapa desa yang membutuhkan.

Setelah upaya yang panjang, Program Stop BABS yang berhasil diterapkan di Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru ditandai dengan Deklarasi Stop BABS di Sopo Daganak pada 21 Desember 2022. Acara ini dipadati sekitar 500 orang.

Deklarasi diawali karnaval bertemakan 5 pilar Program STBM, yakni Stop BABS, mencuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. 

Kegiatan lain dalam Deklarasi Stop BABS yakni Seminar Kesehatan Program STBM 5 Pilar dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Sumatra Utara; Penyerahan sertifikat dan penghargaan Stop BABS kepada desa/kelurahan, Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru, Puskesmas Batangtoru dan Hutaraja, pegiat Stop BABS tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, dan PTAR; serta Pertunjukan tari dan drama dari masing-masing puskesmas bertemakan Program STBM.

Pj Sekda Tapsel M Frananda berharap Program Stop BABS ditularkan ke 13 kecamatan lain di Tapsel dengan durasi kesiapan Stop BABS per kecamatan lebih cepat karena bisa mencontoh keberhasilan implementasi program di Batangtoru dan Muara Batangtoru. 

Program Stop BABS sangat dibutuhkan di Tapanuli Selatan. Mengacu pada data Dinas Kesehatan Sumatra Utara, pada 2016 Kabupaten Tapanuli Selatan berada di urutan ke-11 terbawah dari 33 kabupaten/kota dalam hal kepemilikan jamban. 

“Mimpi saya dulu di setiap sungai ada tulisan ‘Sungai Bukan MCK’ agar sungai tidak hanya indah, tapi juga membuat masyarakat sehat, karena perilaku BABS bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak dan memunculkan masalah kesehatan lainnya. Karena itu saya menilai Program Stop BABS ini sangat luar biasa dan kami berharap program ini berkelanjutan,” kata Frananda.

Berkat keberhasilan Program Stop BABS ini, pada Februari 2023 Kecamatan Batangtoru mendapat penghargaan sebagai Kecamatan terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Kategori Kabupaten Tahun 2022 dari Gubernur Sumut. 

Pencapaian lain yang membuat Kecamatan Batangtoru meraih penghargaan ini adalah telah menerapkan digitalisasi pelayanan di Kelurahan dan Desa, menerima penghargaan dari Kapolres Tapanuli Selatan dalam pelayanan vaksin covid-19, yang telah mencapai angka 100 persen usia dibawah 12 tahun, program Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang juga sudah mulai bertumbuh dan berkembang di Kecamatan ini.

Selanjutnya Kecamatan Batangtoru juga telah menginisiasi program bank sampah di desa. Sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang bisa dijual melalui bank sampah sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Di Batangtoru juga telah dibuat pengembangan padi organik di desa Napa, dan penangkaran padi di desa Sipenggeng yang telah meluas hingga desa  garoga, desa hutagodang serta pengembangan ikan jurung di desa Garoga dan Batuhoring.

Program pengembangan ikan jurung di dua desa ini menandai sungai dilestarikan sesuai peruntukannya tanpa kotoran atau sampah bebas dari masyarakat. Pada akhirnya keberhasilan program ini tidak berhenti hanya pada program yang dilakukan perusahaan, tetapi juga diperlukan pengawasan yang berkelanjutan dari masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah melalui kebijakan atau aturan untuk menjaga konsistensi masyarakat tidak buang air besar atau sampah di sungai atau dilingkungan sekitar.