Protes Korupsi PPPK Langkat, Para Guru ‘Mengajar’ di Depan Polda Sumut

Dalam unjuk rasa yang diikuti seratusan guru itu, Irvan mengatakan ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Padahal, dalam kasus PPPK di kabupaten lain, polisi dengan cepat menetapkan tersangka.

“Dalam kasus Langkat, Polda Sumut belum juga menetapkan tersangka Intelektualnya. Padahal 100 saksi telah diperiksa, Bukti-bukti telah dihadirkan, petunjuk dan rekaman telah diberikan,” kata Irvan.

Permasalahan seleksi PPPK 2023, bukan hanya terjadi di Langkat. Kasus ini juga terjadi di Madina dan Batubara. Teranyar, eks Bupati Batubara Zahir ditangkap dan ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi kasus PPPK.

LBH Medan menduga Polda Sumut melindungi Pejabat Langkat. Ini terlihat dari lambannya proses hukum yang berjalan.

“Parahnya, para tersangka korupsi  kabupaten Langkat yaitu 2 kepala sekolah hingga sampai saat ini tidak ditangkap, ditahan dan tidak diketahui kejelasan kasusnya,” katanya.

Para guru mendesak, polisi segera menetapkan siapa aktor intelektual kasus dugaan korupsi PPPK di Kabupaten Langkat. Kedatangan para guru ke Polda Sumut, untuk mengajarkan kembali bagaimana kejujuran, ketaatan dan penghormatan terhadap guru bisa dijalankan.

“Kami ingin polisi menegakkan hukum, memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para guru honorer Langkat yang berjuang. LBH Medan menilai diskriminasi dalam penegakan kasus PPPK Langkat telah bertentangan dengan UUD 1945, HAM, ICCPR, Durham, UU Tipikor dan Kode Etik Kepolisian RI,” pungkas Irvan.