Prof Hamdani: Respon Wabup Tapsel Soal SILPA Rp300 M Sudah Tepat

Menurutnya respon Wabup sudah tepat dan ini menjadi pelajaran publik  yakni pertama, suara yang dibuat di ranah publik atau media maka direspon di ramah publik atau media juga.

Kedua, Kolaborasi dalam kepemimpinan itu harus ada dan secara jelas Wabup membuka wacana ataupun fakta yang selama kepemimpinan  tunggal sangat merugikan rakyat dan terkesan pola lama, bertentangan dengan pola kepemimpinan modern yang mengedepankan kerjasama atau kolaboratif.

Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi pada 2021 tentang Core values BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Artinya presiden meminta adanya kapasitas Kepemimpinan yang mampu Kolaboratif  sebagai kunci semuanya.

“Ketiga, ini edukasi kepada siapapun pejabat publik bahwa berani menjelaskan itu tidak dimiliki oleh setiap Pemimpin,” ujar Pengamat Politik dan Sosial ini.

Menurutnya, ketika Wakil Bupati menempatkan dirinya diam dan menunggu komunikasi pemerintahan dan kepemimpinan selama 2 tahun , itu sudah tepat. Justru jika wakil bupati terlalu ngotot setiap hari atau setiap Minggu nyolot di rapat rapat pemerintahan, maka ini tidak etis politis, apa yang saya dengar tentang Wabup Tapsel.

“Yah itu sudah tepat dan saat ini beliau bersuara setelah 2 tahun dan itu sudah tepat juga sebagai pembelajaran publik,” ungkapnya.

Soal besarnya SILPA yang terjadi, menurut analisis Prof Hamdani ada dua penyebabnya. Pertama program kerja yang sudah dicanangkan tidak dijalankan. Kedua karena perencanaan anggarannya kurang baik sehingga tidak bisa direalisasikan.

“Akibat dari SILPA ini, merugikan masyarakat kan artinya,” tegasnya.

Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan, Kata Prof Hamdani, acuannya adalah Visi dan Misi yang diturunkan ke RPJMD dan diturunkan ke Renstra OPD. Kemudian di formulasikan sebagai RKPD Tahun berjalan dari hal tersebut terlihat nantinya kerjasama kepemimpinan dan gaya kepemimpinan.

“Saya dengar juga beliau selama ini tidak pernah melakukan statement sinisme, baru beberapa Minggu lalu beliau menjelaskan kepada publik, saya baca juga bersifat pemaparan kepada jurnalis. Saya juga berpikir secara normal, bahwa seharusnya Wakil Bupati dimanfaatkan oleh Bupati dalam kontrol pembangunan dan pelaporan pembangunan, semua dokumen APBD rinci juga harus diberikan, karena secara implisit wakil kepala daerah itu di Indonesia pada posisi pengawas pembangunan, tapi saya tidak tahu, apakah Wabup Tapsel diberikan akses dokumen tersebut atau tidak oleh pihak pihak pemerintah daerah,” terangnya.

Prof Hamdani bercerita dulu ia pernah satu tim dengan Pak Wabup dalam Program Local Government Support Program (LGSP) USAID, yaitu program kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Bappenas Indonesia untuk membantu kapasitas Eksekutif dan Legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan yang Transparan, Partisipatif , akuntabilitas.

Ia mengaku tahu betul Pak Wabup ini adalah salah satu tim LGSP USAID yang bertalenta urusan pemerintahan, mulai urusan perencanaan dan implementasi termasuk RPJMD, Renstra dinas , master plan, evaluasi monitoring, akuntansi pemerintahan dan instrumen aturannya. Sehingga sangat disayangkan potensi dan pengetahuannya dalam merancang dan mengimplementasikan anggaran daerah tidak dilibatkan oleh bupati tapsel.

“Saya pikir secara teori pemerintahan dan kepemimpinan, apa yang dilakukan Wabup sudah tepat , semoga setelah badai ini, kedepan kerjasama bisa tercapai dan tidak lagi pola kepemimpinan ekslusif bahkan tertutup oleh elit kecil dipraktekkan dalam mengelola uang negara,” pungkasnya.