Medan, IDN Times - Program makan gratis yang dicanangkan oleh, Calon Presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejak kampanye ini menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.
Sebab, hal ini diisukan akan dipotong dengan dana BOS. Ada warga yang mendukung tetapi juga memberikan kritikannya.
Berikut cerita para orangtua yang anaknya duduk di bangku SD Inpres (Sekolah Dasar Instruksi Presiden) di Medan.
Seperti Sri Purnama sebagai salah satu orangtua Kila di Sekolah Dasar Inpres Medan, ia yang mendukung program makan gratis yang sudah diketahuinya dari sosial media.
Saat mendengar itu, dia menilai bahwa program itu bagus karena memang banyak diharapkan masyarakat.
“Ya bagus, untuk menunjang gizi anak. Tapi kalau ada pemotongan dana BOS itu bukan gratis,” katanya.
Selama anaknya bersekolah di SD Inpres, dia pernah menerima bantuan dana BOS hanya sekali.
Kemudian, dia mengatakan bahwa saat putrinya duduk di kelas 1 pernah juga mendapatkan makan gratis. Artinya, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu sudah pernah ada makan gratis untuk anak sekolah inpres. Namun, dia tidak mengetahui apakah bantuan tersebut dari Pemerintah atau donatur dari pihak swasta.
“Pernah dapat makan gratis selama 3 atau 4 bulan, ada susunya ada buahnya. Lengkap 4 sehat 5 sempurna dari sekolah. Tapi gak tahu itu bantuan dari siapa. Waktu itu tidak dikenakan biaya 100 persen gratis, sekarang gak pernah lagi,” tambahnya.
Dia berharap bantuan makan gratis tidak dipotong dari dana BOS.
“Kalau memang gratis, ya gratis saja. Jangan dipotong-potong lagi. Karena dana bos ini bisa untuk kebutuhan yang lain, kayak buku, sepatu dan lainnya. Tapi kalau dikurangi untuk makan bagus masak sendiri,” jelasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Is, ayah dari anak yang juga bersekolah di SD Inpres. Dia mengatakan program ini didapat dari informasi media sosial.
"Kali programnya betul, didata betul dan yang didapat itu adalah orang-orang yang betul itu tidak salah (tepat sasaran),” katanya.
Dia mengkhawatirkan bantuan makan gratis yang diwacanakan ini tidak tepat sasaran.
“Kalau memang ini akan diwacanakan, diharpakan pemerataan dan juga makanannya harus benar sehat. Jangan pula dimakan besok anak-anak jadi mencret,” kata Is.
Sementara itu, terkait pemotongan dana bos untuk program makan gratis, Is menilai tidak usah ada program makan gratis.
“Bagus makan siang gak usah daripada dana bos dipotong,” tuturnya.
Dia mengatakan anaknya sama sekali tidak pernah mendapatkan dana BOS.
“Itu yang saya bilang salah sasaran, jadi yang dapat itu-itu saja,” tutupnya.
Program makan siang gratis menjadi ‘jualan’ besar bagi Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Namun program ini menuai pro kontra di tengah publik.
Pengamat kebijakan publik Dadang Darmawan melontar kritik terhadap rencana program itu. Apalagi belakangan, pemerintah berjalan diisukan sudah membahas program tersebut. Meski pun Presiden Joko Widodo membantahnya.
Bagi Dadang, masih banyak hal yang perlu dikritisi dari rencana program itu. Meski itu merupakan janji politik Prabowo-Gibran yang diumbar selama masa Pemilu 2024.
Dadang Darmawan mempertanyakan apa kajian yang menjadi acuan Prabowo dan Gibran menjalankan hal itu, kelak jika mereka menjadi pemimpin Indonesia. Karena sampai sekarang, belum ada riset yang mengkaji bagaimana program itu bisa dijalankan.
“Ini kebijakan yang harus dianggap ‘fantastis’. Karena kebijakan ini sama sekali belum memiliki riset yang mendahului. Jika di pemerintah biasanya ada analisis kebijakan sebelum dilaksanakan. Bagi pemerintah sendiri ini kebijakan yang masih gelap,” ujar Dadang, Sabtu (9/3/2024).
Selama ini, amatan Dadang, tidak sedikit kebijakan pemerintah mengalami kegagalan, meski sudah memiliki kajian. Kegagalan itu biasa terjadi pada saat implementasi.
Bukan main anggaran yang akan digelontorkan untuk program makan siang gratis ini. Angkanya tembus hingga Rp400 triliun per tahunnya.
Kata Dadang, program makan siang gratis ini berpotensi mejadi celah korupsi baru.
“Dan jika kajiannya kurang, maka ini berpotensi jadi sumber korupsi baru. Sumber kegagalan kebijakan dan ini akan menjadi kesia-siaan,” katanya.
Dadang pun heran sampai-sampai makan siang gratis ini bisa menjadi program. Karena, belum ada gejolak di masyarakat yang menuntut makan siang gratis. Saat ini masyarakat masih berktat pada tuntutan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kita tidak tahu masyarakat mana yang minta makan siang gratis. Bagaimana kita tahu kok tiba-tiba muncul program ini. “Di kebijakan itu ada prioritas. Hal-hal yang mendesak. Apalagi dalam situasi negara yang sulit saat ini,” pungkasnya.