Prajurit TNI Diduga Menyiksa Pekerja, KontraS: Bisnis Pengamanan Nyata

BKO aparat keamanan, kata Rahmat, menjadi potret buruk manjemen instansi pengamanan dan kemiliteran. Apalagi kerap kali BKO justru menjadi pelanggengan tindak kekerasan.

“Praktek pengamanan dilapangan sangat serampangan, tidak ada mekanisme hukum jika terjadi permasalahan semisal pencurian diareal perusahaan, dibeberapa kasus terduga pelaku ditangkap dan dieksekusi ditempat, dan itu sangat disayangkan,” ungkapnya.

Harusnya, jika terjadi peristiwa pidana di areal perusahaan, mekanisme hukum yang ditegakkan. Bukan main hakim sendiri melakukan penyiksaan.

Kasus kekerasan oleh BKO dari TNI atau Polri juga pernah beberapa kali terjadi, sebagai contoh adalah korban Naek Efendi Rambe yang meninggal karena penembakan yang terjadi pada 2022 lalu di Labuhanbatu Selatan, korban ditembak mati oleh BKO dari kepolisian atas tuduhan pencurian sawit di areal perkebunan milik PT Tapian Nadenggan, di Labuhanbatu Selatan (Labusel) Sumatera Utara (Sumut).

Keberadaan BKO di perusahaan, kata Rahmat semakin menguatkan dugaan bisnis pengamanan oleh TNI dan kepolisian.

Konsekuensinya TNI dan Polri mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan diareal perusahaan dan sayangnya dilapangan mereka seolah lebih memiliki kuasa dibandingkan dengan pengamanan swakarja (satpam).

“Penyiksaan terhadap sekuriti PT Jaya Palma Nusantara mengisyaratkan bahwa BKO memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan petugas pengamanan yang bertugas,” ungkapnya.

KontraS mengutuk keras kasus penyiksaan itu. KontraS mendesak Polri dan TNI melakukan evaluasi  dalam menugaskan anggotanya sebagai BKO. Anggota yang terlibat dalam penyiksaan harus diproses secara hukum untuk keadilan korban.

“Penggunaan kekuatan yang tidak sesuai prosedur justru telah mencoreng citra kedua instansi ini,” pungkasnya.

Farhan Fauzi, Muhammad Tanwir dan Dimas serta Dian, mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh karena penyiksaan itu. Farhan Fauzi, salah satu korban yang merupakan security diperusahaan tersebut menuturkan, aksi penganiayaan yang mereka alami dikarena tudingan kalau mereka telah melakukan pencurian.

"Kami bekerja di pabrik itu, kalau memang terbukti ada keterlibatan melakukan pencurian, harunya serahkan kami ke pihak berwajib (kepolisian), bukan malah disiksa oleh dua oknum TNI AU yang BKO di situ," kata Farhan, Senin (20/2/2023).

Dirinya menurutkan, jika dia dan ketiga pekerja terbukti bersalah melakukan pencurian harusnya ada bukti yang kuat. Nyatanya bukti tersebut tidak ada. "Barang bukti pencurian tidak ada, pencurinya tidak ada, barang yang hilang juga tidak tau yang mana, malah kami disiksa. Kami tidak terima atas penyiksaan yang melanggar Hak asasi manusia,"  jelas Farhan.

Farhan sedikit menceritakan kisah pilu yang dialaminya, dimana peristiwa yang menimpa dia dan tiga rekannya terjadi disalah satu ruangan pabrik pada, Minggu 19 Februari 2023 lalu. Penganiayaan serupa juga pernah dilakukan terhadap dua orang pekerja pabrik atas tudingan pencurian besi.

Mahmudanil alias Babe selaku Humas PT Biotindo di PT JPN Langkat mengatakan, jika kejadian itu tanpa sepengetahuan dirinya. "PT Biotindo mengontrak PT JPN, jadi memang kejadian itu diluar SOP dan tidak dalam sepengetahuan saya," ujar Babe.

Soal adanya anggota TNI AU yang di BKO kan, Babe menjelaskan, ada tiga oknum TNI AU sebagai pengawas dari pimpinan yang punya perusahaan. "Tindakan yang dilakukan mereka di luar kewenangan saya, menurut mereka (pengawas) kejadian terhadap tiga orang security dan satu pekerja limbah, supaya menjadi efek jera dan tidak sampai ke ranah hukum atau pihak berwajib," ucap Babe.

"Tetapi kalau saya ada di situ, pasti tidak akan terjadi, karena kejadian itu pada malam hari," sambung dia.

Komandan Satpom Lanud Soewondo, Mayor Pom Muh Sadin Ajie Muryasan mengatakan, jika anggota TNI AU yang BKO di pabrik kelapa sawit, merupakan personel berasal dari Pekan Baru. "Itu Paskhas Pekan Baru," singkat Sadin.