PPKM Darurat di Medan, Ombudsman: Rakyat Lapar Tidak Bisa Menunggu

Abyadi sepakat jika PPKM Darurat adalah upaya penanganan COVID-19. Namun dia mengkritik, pemerintah harusnya menghitung dampak dari kebijakan itu. Jangan sampai, kebijakan untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, justru malah membuat masalah baru.

“Saya pikir, sebaiknya, sebelum kebijakan itu dilakukan pemerintah sudah siap. Dengan kompensasi yang bisa meringankan persoalan masyarakat. Bukan langsung dilakukan kebijakannya, baru berpikir di situ merencanakan soal kompensasi,” tukas Abyadi.

Abyadi sudah melihat ke lapangan, sejauh mana dampak PPKM Darurat membuat masyarakat menengah kebawah semakin kesusahan. Apalagi usahanya yang diminta untuk tutup. Padahal usaha itu adalah sumber pencarian utama yang juga selama ini terimbas pandemi COVID-19.

“Jadi ketika rakyat sudah lapar. Lapar itu kan tidak bisa menunggu. Tapi disuruh bersabar. Di situ baru berpikir merencanakan. Pemko Medan dan Pemprov Sumut saya pikir, ini yang harusnya dimatangkan. Ketika misalnya ada pembatasan kegiatan usaha masyarakat, pemerintah sudah memikirkan apa yang akan terjadi dan membuat antisipasi. Kalau di suruh masyarakat bersabar, harusnya ada kompensasi,” tegasnya.

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution meminta masyarakat untuk bersabar. Pemko Medan tengah menyiapkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Ini sudah kita ajukan, sudah kita sepakati. Ada 20 ribu masyarakat yang akan kita bantu. Ini kita berikan sembako saja. Karena kalau uang tunai, kita mendatanya lagi, kita minta rekeningnya lagi, ini yang sulit,” ujar Bobby beberapa waktu lalu.