Polres Siak Bongkar Sindikat Pemalsuan Sertifikat Tanah, 3 Ditangkap

Lebih lanjut dikatakan Kapolres Siak itu, terbongkarnya prakter pemalsuan sertifikat tanah itu, berawal dari laporan seorang korban bernama Bambang Ashari. Dimana, korban merasa tertipu setelah menerima sertifikat tanah yang diduga palsu.

"Korban semula membayar Rp8 juta kepada pelaku untuk pengurusan sertifikat tanah hasil pemecahan. Setelah sertifikat dipegangnya, korban merasa ada yang aneh dengan sertifikat itu. Katanya seperti palsu, bukan asli," kata AKBP Eka.

Atas hal itulah korban Kemudian membuat laporan ke Polres Siak dan ditindaklanjuti oleh tim Satreskrim," sambungnya.

Sementara itu, Kasat Reserse Kriminal Polres Siak AKP Bayu Ramadhan Effendi menerangkan, setelah pihaknya melakukan penyelidikan hingga penyidikan, terungkap bahwa pelaku utama dalam kasus ini adalah Suhana.

"S ini telah membuat dan mengedarkan sertifikat tanah palsu," terang AKP Bayu.

Lebih jauh dikatakannya, Suhana kepada tim penyidik mengaku telah memalsukan sekitar 50 sertifikat tanah dan menyebarkannya ke berbagai desa seperti Buana Makmur, Teluk Merbau, Lubuk Tilan, Rawang Kao, hingga Empang Pandan.

Tidak bekerja sendiri, Suhana dibantu oleh Oppie. Dalam kasus ini, Oppie berperan mencetak sertifikat palsu di sebuah percetakan bernama Image Printing Solutions yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru.

"Setiap kali mencetak sertifikat palsu, O ini mengaku menerima bayaran antara Rp1 juta hingga Rp4 juta," kata AKP Bayu.

Dalam pengembangan lebih lanjut, tim Satuan Reserse Kriminal Polres Siak juga menangkap Fajri. Dia merupakan karyawan percetakan yang membantu melakukan mendesain dan editing terhadap sertifikat palsu yang dipesan oleh Oppie.

AKP Bayu menjelaskan, modus para pelaku cukup rapi. Pelaku Suhana berpura-pura sebagai pengurus sertifikat tanah dan menawarkan jasa pemecahan lahan. Dia menarik biaya hingga Rp12 juta per sertifikat, dengan janji bahwa prosesnya bisa selesai dalam waktu dua minggu. Korban percaya karena diberi sertifikat yang tampak asli, lengkap dengan nomor register.

Namun belakangan diketahui bahwa dua sertifikat memiliki nomor register yang sama, yang akhirnya terbongkar saat dicek langsung ke kantor BPN Siak.

"Dari pemeriksaan komputer pelaku Fajri, ditemukan sebanyak 166 file sertifikat tanah palsu yang telah dikerjakan sejak Januari hingga Juli 2025," jelas AKP Bayu.

Atas perbuatannya, AKP Bayu menyebut, para pelaku dijerat dengan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat.

"Ancaman hukuman hingga 8 tahun penjara," ujar AKP Bayu.

Bayu menyatakan kasus ini masih dalam tahap pengembangan. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban lebih banyak, mengingat sertifikat palsu yang telah dibuat mencapai ratusan.

Pihaknya juga mendalami keterlibatan pihak percetakan dan kemungkinan adanya sindikat lebih besar.

"Ini bentuk komitmen kami dalam memberantas tindak pidana yang merugikan masyarakat, apalagi menyangkut legalitas tanah," jelas AKP Bayu lagi.