PMK Pada Ternak Diduga Ditemukan di Sumut, Ini Langkah Edy Rahmayadi

Gubernur Edy menerangkan langkah yang akan diambilnya. Pertama, pihaknya akan mendeteksi keberadaan hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing. Apakah ada indikasi (tanda klinis) seperti demam, nafsu makan hilang, lepuh di hidung, lidah, mulut dan kuku, air liur keluar secara berlebihan, serta keluar leleran dari hidung.

“Antisipasi sejak kemarin sudah kita lakukan, dan hari ini kita mengumpulkan seluruh Kadis Peternakan. Secara tertulis kita informasikan kepada bupati dan wali kota, agar segera mengambil langkah dengan kondisi yang ada ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan sosialisasi, sehingga masyarakat tahu harus berbuat apa dan petugas siap melakukan apa,” ujar Edy.

Langkah ketiga, adalah melakukan isolasi, dengan menghentikan lalu lintas hewan ternak, seperti keluar masuk Sumut.

Mengingat dari data 2.226 kasus terkonfirmasi di Provinsi Aceh, sebanyak 1.903 di antaranya terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Khusus Sumut, ada dua kabupaten yang tercatat ditemukan dugaan kasus PMK yang masih perlu dipastikan terlebih dahulu ke Laboratorium PMK Pusat Veteriner Farma (Pusvetma).

Yakni Langkat dengan total 337 kasus (hewan ternak) dari Kecamatan Besitang dan Pematangjaya. Serta Kabupaten Deliserdang dengan total 261 kasus dan tersebar di lima kecamatan yakni Galang, Hamparanperak, Pagarmarbau, Percut Seituan dan Tanjungmorawa. Sehingga totalnya menjadi 598 kasus.

“Saya mendeteksi ini harus diantisipasi. Baik perbatasan darat atau laut, seluruhnya dihentikan. Terakhir, di pasar ternak ini harus dideteksi, ditutup sementara (pasar ternak). Tetapi bagaimana ini tidak membuat panik,” pungkas Gubernur.

Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumut yang dinilai cepat tanggap dalam mengambil langkah antisipasi kejadian wabah PMK ini. Secara umum, kondisi ini memang mengkhawatirkan dunia, termasuk Indonesia, dimana Provinsi Aceh dan Jawa Timur menjadi yang terbanyak kasus terkonfirmasi ditemukan yakni 2.226 dan 2.917 kasus (data Ditjen PKH).

Untuk itu, Syahrul berharap Gubernur Sumut bisa menghimpun upaya antisipasi dimaksud. Sehingga tidak ada yang memberikan informasi sendiri-sendiri, dengan mengutamakan validasi data, serta kerja sama yang kuat setiap daerah dan unsur.

“Karena itu ada Satgas tingkat nasional. Dan kami harapkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota juga dibentuk. Kepada Direktorat Jenderal kami harapkan selalu berkomunikasi dengan Gubernur untuk pengobatannya. Termasuk vaksin lokal atau nasional, akan kita buat,” jelas Syahrul