Medan, IDN Times – Usulan Kementerian Agama menaikkan (Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60 menuai polemik. Usulan kenaikan ini dinilai membebani masyarakat yang akan pergi haji.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak usulan itu. Mereka menggelar aksi membentang poster saat Rapat Paripurna di DPRD Sumatra Utara, Rabu (25/1/2023). Protes ini diawali oleh interupsi salah seorang anggota DPRD fraksi PKS Hendro Susanto.
Hendro mengatakan jika kelak nanti biaya haji akan naik, ini menjadi beban bagi masyarakat kecil. Data yang mereka dapat, 70 persen orang yang pergi haji lewat jalur reguler di Sumatra Utara adalah kalangan nelayan dan petani.
“Sehingga kita hari ini menyatakan pendapat bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama masyarakat Sumatera Utara menolak rencana kenaikan ongkos naik haji tahun 2023 Masehi atau 144 Hijriyah dengan resmi,” tegas Hendra.
Setelah Hendro berbicara, seluruh anggota Fraksi PKS langsung berdiri dan menunjukkan poster yang sudah mereka persiapkan.
"FPKS Menolak Usulan Biaya Kenaikan Haji 1444 H/2023 M,"bunyi tulisan dalam poster yang mereka pegang.
Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS Jumadi kepada awak media di Medan mengatakan, usulan kenaikan biaya haji ini harus ditinjau Kembali. Jangan sampai mengambil kesan bahwa pemerintah mencari untung.
"Pemerintah harus memiliki orientasi melayani, jangan mengambil keuntungan dari ibadah haji itu, sendiri," kata Jumadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut.
Kenaikan biaya haji masih dianggap wajar jika disesuaikan dengan kurs mata uang di Arab Saudi. Tapi jika kenaikan hingga lebih 100 persen, ini dinilai tidak wajar.
"Tentu ini, memberatkan sekali bagi kami, umat islam yang akan naik haji. Sudah menabung menunggu sampai 15 tahun 20 tahun, harganya Rp 25 juta. Tiba-tiba harus menambah jumlah yang besar. Ini kan memberatkan masyarakat, khusunya Indonesia yang notabene, petani nelayan. Ini sangat terasa sekali dengan kenaikan itu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kepada Komisi VIII DPR RI rata-rata Bipih tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60.
Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Yaqut menjelaskan, Rp69,1 juta itu merupakan 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11.
Untuk diketahui, Bipih merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah. Sementara BPIH, biaya keseluruhan penyelenggaraan haji pada tahun tersebut.
Yaqut menerangkan, BPIH pada 2022 sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih Rp39.886.009,00 dan optimalisasi nilai manfaat sebesar Rp58.493.012,09.
Sementara, usulan BPIH tahun 2023 Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih Rp69.193.734,00. Untuk optimalisasi nilai manfaatnya Rp29.700.175,11.
Yaqut mengatakan, ada sejumlah komponen yang dibebankan kepada jemaah dalam pembiayaan Bipih. Berikut komponennya:
1. Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00;
2. Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00;
3. Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00;
4. Living Cost Rp4.080.000,00;
5. Visa Rp1.224.000,00;
6. Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60