Pilunya Ahli Waris, Ditagih Bank Ratusan Juta Usai Orangtua Meninggal

17 Apr 2025, 16:15 WIB

Gugatan ahliwaris nasabah yang bergulir di Pengadilan Negeri Binjai (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

Binjai, IDN Times - Keluarga (ahli waris) almarhum Kelana Sitepu, melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Binjai. Gugatan dilakukan terhadap salah satu bank swasta nasional dan perusahaan asuransi jiwa ternama.

Gugatan tertuang dalam nomor perkara 8/Pdt.G/2025/PN Bnj yang terdaftar pada 11 Maret 2023 lalu dan langsung diketuai oleh Majelis Hakim Mukhtar.

Isi gugatan meliputi, tuntutan agar kedua perusahaan untuk menunaikan kewajiban membayar klaim asuransi jiwa, dikarenakan nasabah yang dimaksud telah meninggal dunia.

Adalah ahli waris almarhum yang melakukan gugatan, yakni Edi Rianta Sitepu, Dikki Heriawan Sitepu, Tommy Efendi Sitepu, dan Neta Nopiana Sitepu.

1. Kronologis awal munculnya gugatan yang dilakukan ahli waris

ilustrasi bank (freepik.com/rawpixel.com)

Menurut keterangan kuasa hukum keluarga, Darman Yosef Sagala pada hari Kamis (17/4/2025) menerangkan, jika kronologis yang membuat keluarga menempuh jalur persidangan bermula pada 12 Mei 2014. Almarhum Kelana Sitepu menandatangani perjanjian kredit dengan salah satu bank melalui fasilitas pinjaman modal kerja senilai Rp325 juta.

Jangka waktu pinjaman sekitar 48 bulan, yang seharusnya berakhir pada 12 Mei 2018. Sebagai bagian dari kesepakatan, almarhum juga mengikuti program asuransi jiwa yang ditawarkan oleh pihak bank.

Program asuransi ini menjadi jaminan bagi almarhum, yang diharapkan dapat melunasi sisa pinjaman jika terjadi sesuatu pada dirinya.

2. Bank dinilai memanfaatkan sakit almarhum guna restrukturisasi pinjaman

Ilustrasi bayar hutang (freepik.com/mrmohock)

Seiring berjalan waktu, masalah mulai muncul ketika perjanjian kredit ini mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada 16 April 2015, yang kemudian diikuti oleh perubahan lain pada 23 Desember 2015.

"Perubahan ini dilakukan tanpa adanya penjelasan yang memadai kepada ahli waris. Bahkan, ketika itu pihak bank datang menemui orang tua mereka dan menjanjikan keringanan angsuran jika membayar Rp1 juta. Namun, janji itu tidak dipenuhi. Alih-alih mendapat keringanan, tenor pinjaman justru diperpanjang," kata Yosef.

"Lebih mengejutkan lagi, perubahan perjanjian dilakukan saat almarhum sedang dalam kondisi sakit, yang kemudian memperburuk kesehatannya hingga akhirnya meninggal pada 2017," timpal Yosef.

Yosef menilai, pihak bank memanfaatkan kondisi almarhum yang sedang sakit untuk melakukan restrukturisasi pinjaman. "Restrukturisasi itu dilakukan saat almarhum sedang sakit. Itu melanggar hukum, karena perjanjian harus dibuat oleh pihak yang sehat fisik dan mental," timpal dia.

3. Kekecewaan ahli waris karena bank tidak mengajukan klaim asuransi

ilustrasi mobile banking (freepik.com/tonodiaz)

Yosef juga menekankan, pihak bank seharusnya melindungi nasabah dengan memastikan asuransi jiwa yang sudah diambil dapat digunakan untuk melunasi pinjaman jika terjadi sesuatu.

"Tapi nasabah justru merasa dikecewakan karena pihak bank tidak mengajukan klaim asuransi kepada asuransi setelah almarhum meninggal dunia. Karena pihak asuransi menyatakan tidak mungkin membayar klaim jika tidak ada permintaan dari bank," papar dia.

Dikatakannya, pihak ahli waris tidak pernah diberitahu tentang utang yang harus dilunasi oleh almarhum setelah meninggal dunia. Sebaliknya, mereka hanya menerima tagihan dan ancaman lelang agunan.

"Harusnya, jika debitur meninggal, bank langsung mengecek status asuransi dan memberi tahu ahli waris. Bukan malah menagih bunga bertahun-tahun tanpa memberi informasi yang jelas," sebut Yosef.

4. Ahli waris tuntut keadilan, dua kali mediasi tak menemukan solusi

ilustrasi investasi emas di bank (pexels.com/Khwanchai Phanthong)

Proses mediasi di Pengadilan Negeri Binjai telah dilakukan sebanyak dua kali, namun tidak menghasilkan solusi. Pada kedua mediasi tersebut, pihak bank terbukti tidak membawa dokumen yang diminta, termasuk surat kuasa yang diperlukan untuk melanjutkan proses.

Pada mediasi pertama, hakim mediator Maria Mutiara, sempat mengingatkan pihak bank untuk membawa dokumen lengkap. Namun, pada mediasi kedua yang digelar pada 15 April 2025, pihak bank kembali tidak memenuhi janji untuk melengkapi berkas.

Melalui gugatan ini, keluarga Sitepu meminta agar kedua perusahaan bertanggungjawab atas masalah yang terjadi. Beberapa tuntutan yang diminta, yakni agar pihak bank menyatakan utang pinjaman almarhum telah dilunasi setelah klaim asuransi dicairkan, proses lelang hak tanggungan atas properti milik almarhum dibatalkan, serta membayar ganti rugi material senilai Rp2,7 miliar dan immateril senilai Rp20 miliar.