Pidato Prabowo Akui Kebocoran Anggaran, Pengamat: Harus Ditanggulangi!
Medan, IDN Times- Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10/2024). Prabowo sudah menyampaikan pidato pertamanya dengan lugas.
Sejumlah hal penting diungkap Prabowo dan menjadi concern untuknya sebagai pemimpin negara. Salah satunya soal kondisi ekonomi di RI. Salah satu yang menarik adalah Prabowo mengakui adanya kebocoran anggaran dan praktik korupsi.
"Marilah kita berani mawas diri, menatap wajah sendiri, dan mari berani memperbaiki diri sendiri, mari berani mengoreksi diri kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, dan cucu-cucu kita."
"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, jangan takut melihat realita ini," kata Prabowo dalam pidato pertamanya.
Ekonom asal Sumatra Utara Gunawan Benjamin menyoroti hal itu. Menurutnya hal ini harus diselesaikan agar anggaran bisa digunakan untuk sektor-sektor yang membutuhkan.
"Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa ada kebocoran anggaran. Nah, temuan tersebut sebaiknya dipetakan dan ditanggulangi. Masyarakat tentunya tidak ingin ada anggaran yang bocor, yang seyogyanya bisa diperuntukkan untuk kebutuhan pembangunan. Jika mengacu kepada data yang disampaikan ICW, kebocoran anggaran mencapai Rp290 triliun," kata Gunawan kepada IDN Times, Senin (21/10/2024).
1. Tak bisa hanya percaya dengan statistik tanpa melihat ke lapangan
Selain itu dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menegaskan jika harusnya Indonesia tidak berpuas diri hanya dengan angka-angka statistik yang menunjukan kemajuan. Dia sempat menyinggung soal Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi ke-16 terbesar dunia.
"Saya tentunya sangat mendukung dengan pernyataan Presiden Parbowo tersebut. Sebaga contoh, data statistik belakangan ini menunjukan adanya penurunan jumlah angka kemiskinan. Namun semestinya memang kita tidak berhenti disitu. Kita harus mencari tahu kondisi masyarakat di lapangan itu seperti apa," kata tamatan S2 UISU itu.
Menurutnya secara presentase jumlah masyarakat miskin turun dari tahun 2015 yang sebesar 11,13 persen dan saat ini sebanyak 9.03 persen. Angka tersebut memang membaik, namun belakangan dibarengi dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah.
"Sehingga kondisi rill masyarakat kita tidak cukup dilihat hanya dari gambaran penurunan jumlah angka kemiskinan saja," ucapnya.
2. Upaya menekan kemiskinan bisa dilakukan jika kebocoran anggaran bisa diminimalisir
Gunawan mengatakan perlu melihat sisi-sisi lain. Termasuk sektor-sektor yang terkontraksi dengan kebocoran anggaran.
"Kita perlu melihat dari sisi lain, seperti bagaimana sektor manufaktur di tanah air terkontraksi, banyaknya tenaga kerja yang tidak berkualitas (kontrak/alih daya), hingga tekanan sektor perdagangan. Dan kebocoran anggaran itu kalau bisa ditutup, tentunya bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Dan upaya untuk menekan jumlah angka kemiskinan bisa lebih berdaya guna jika kebocoran anggaran itu benar-benar bisa diminimalisir," tambahnya.
3. Per tahun kebocoran anggaran bisa mencapai Rp29 triliun dalam satu dekade terakhir
Menurutnya jika kebocoran anggaran ditanggulangi bisa dimanfaatkan untuk sektor membutuhkan. Seperti pertanian, hingga perlindungan sosial.
"Dimana kebocoran tersebut jika untuk digunakan sebagai anggaran perlindungan sosial. Maka sudah pasti upaya pemerintah untuk menekan lebih dalam jumlah angka kemiskinan peluangnya semakin besar," katanya.
"Jika mengacu kepada kebocoran anggaran yang disampaikan ICW, jika data tersebut dibagi 10 maka didapat angka sekitar 29 T kebocoran per tahun. Dengan uang segitu, saya menghitung pemerintah bisa memberikan subsidi asuransi kegagalan panen untuk lahan padi sekitar 15.78 T per tahun, dan masih ada sisanya," pungkasnya.