Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumut Rugikan Negara Ratusan Miliar

Prayugo Utomo yang menjadi narasumber dalam acara ini memaparkan sebuah data yang telah pihaknya dapatkan. Di mana hampir 95 persen pelaku perdagangan satwa merupakan penjual di tingkat tapak, baik itu pemburu, agen, ataupun kurir. 

"Keuntungan mereka di perdagangan satwa sebenarnya cukup sedikit. Beberapa agen yang saya temui itu kehidupannya jauh dari kata mewah. Tapi mereka nekat melakukan perdagangan satwa padahal ada ancaman pidana," sesalnya.

Dirinya juga menerangkan modus perdagangan satwa yang tengah terjadi. Di mana paling besar ialah perdagangan yang dilakukan via online, khususnya di sosial media.

"Salah satu yang nyata adalah adanya informasi satwa dilindungi yang terdapat kasusnya di Facebook. Ada pedagang yang menawarkan dan ada semacam komunitas pencinta satwa. Artinya, para pedagang sudah secara terang-terangan dan gamblang melakukan penjualan satwa di medsos," kata Prayugo.

Prayugo menerangkan jika pelaku perdagangan satwa dilindungi memiliki sistem yang cukup rapi. Mulai dari transaksi hingga distribusi.

"Para pelaku perdagangan satwa dalam melakukan transaksi keuangan, mereka menggunakan rekening bersama. Di mana itu memang dikhususkan untuk perdagangan satwa," jelasnya.

Beberapa kasus dan pelaku yang ditemui Prayugo sering dilakukan di jalur pantai Timur Sumatra. Yang mana jalur ini disebutnya sebagai jalur darurat perdagangan satwa.

"Untuk mengirimkan barang, para pedagang biasa menggunakan jasa ekspedisi atau dibawa langsung oleh kurir yang diutus. Di mana kita tahu sendiri jika hal ini semakin keruh, perdagangan satwa dapat mempercepat laju kepunahan, mengancam keberlangsungan ekosistem, dapat menjadi vektor penyakit zoonosis, hingga merugikan ekonomi negara," jelasnya.

Sementara itu, Indra Kurnia selaku Direktur Konservasi YOSL-OIC, menerangkan bahwa kerugian negara sebesar Rp137,78 Miliar di antaranya adalah dari temuan perdagangan harimau sebanyak 13 ekor, di mana perekornya negara rugi Rp1,2 miliar. Untuk individu orang utan, negara juga rugi Rp800 juta, sementara kasus yang ditemukan ada 10 individu orang utan.

"Jika di Aceh yang tren adalah perdagangan bagian tubuh satwa, maka di Sumut yang sedang tren adalah satwa dalam kondisi hidup. Kerugian negara sebanyak Rp137,78 miliar ini dihitung harga valuasi, seperti biaya dibawa dari alam, direhabilitasi, sampai kembali lagi ke alam," kata Indra.

Melihat maraknya kasus perdagangan satwa yang dilindungi, Indra mendesak jika pemerintah harus mengerahkan berbagai upaya untuk memutus tindak ilegal ini. Di mana pihaknya menilai jika hal tersebut tak hanya semata sebagai tugas KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

"Saya memandang dalam kasus perdagangan satwa, harus ada kolaborasi dari dua kementerian. Sebab, jika perdagangan satwa dilakukan di media sosial, ini bukan hanya menjadi kerja KLHK, namun juga harus ada pantauan Kominfo di sini. Kominfo harus menyasar ke market place perdagangan satwa di media sosial yang saat ini tengah marak. Market place yang seperti ini harus diblokir. Entah itu kata kunci dan lainnya," desaknya.