Perang Promo Antar Operator, Pengemudi Ojek Online Bisa Jadi Korban

Gunawan menerangkan, indikasi terjadinya perang tarif ini hanya akan menguntungkan ojol yang memiliki modal besar. Usaha transportasi lain justru akan mengikut apa yang dilakukan perusahaan besar.

Ujung-ujungnya, praktik di lapangan nanti bentuknya akan monopoli atau oligopoli. Muncul-lah ojol yang dominan.

"Jadi sesama pebisnis ojol sebaiknya bertemu, membahas keberlangsungan bisnis mereka. Kita berharap mediasinya dilakukan kementerian perhubungan," ujarnya.

Kalau dibiarkan begitu saja, menurut dia, berarti membiarkan mekanisme pasar yang bekerja. Tentunya yang kuat modalnya yang berpeluang menang. Solusi terbaiknya adalah membentuk wadah dalam satu organisasi yang bisa menengahi kepentingan semua pihak.

Kalau mengacu ke mekanisme pasar, selalu konsumen yang diuntungkan. Tetapi keberlangsungan bisnis ojol serta nasib pengemudinya juga tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Bisnis ini, kan menyerap banyak tenaga kerja. Sayang kalau banyak yang jadi pengangguran karena ojol kalah bersaing. Ujung-ujungnya nanti KPPU yang terpaksa harus turun tangan di situ. Terlebih, bisnis ini juga menguasai hajat hidup transportasi masyarakat," tegas Gunawan.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Medan Ramli Simanjuntak mengaku pihaknya sedang melakukan kajian.

"Ya, inilah yang kita kaji, kita monitor. Apakah perang promo dan diskon ini tujuannya untuk konsumen atau untuk menyingkirkan pesaingnya," kata Ramli kepada wartawan dihari yang sama.

Kalau untuk konsumen, Ramli memastikan akan diuntungkan. Akan tetapi, jika tujuan promo itu untuk menyingkirkan pesaing dan setelah nanti pesaingnyanya tersingkir kemudian promo itu hilang, inilah yang sedang diteliti dan dimonitor perilakukanya.

"Sementara masih itu, karena baru berlangsung dua minggu ini, kan? Perlakuan tarif, kan dimulai 1 Mei. Kita mengimbau, promo dan diskon sah-sah saja. Tapi jangan sampai perang yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat untuk tujuan menyingkirkan pesaing," tegasnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) Nomor 348 Tahun 2019, kenaikan tarif ojek online dari Rp2.200 per kilometer menjadi Rp3.100 per kilometer mulai diberlakukan pada 1 Mei 2019.

Keputusan ini dinilai banyak pihak akan menurunkan penghasilan pengemudi karena permintaan konsumen juga diprediksi drastis turun. Kesejahteraan para pengemudi berada di ujung tanduk.

Perang tarif berupa promo dan diskon yang sekarang terjadi menurut banyak pihak harus dihentikan agar perkembangan industri ride hailing tidak terganggu. Dikhawatirkan, semua usaha transportasi hanya dikuasai segelintir pihak, dilanjutkan dengan peluang merger dengan perusahaan yang sulit berkembang dan berkompetisi.

Akhirnya monopoli, ini adalah salah satu cara menguasai pasar. Apalagi jika pemerintah tidak mengaturnya dengan baik.

Peneliti Ekonomi Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero pada satu kesempatan menilai pemerintah tak perlu menetapkan tarif, jika jor-joran perang di industri ojek online itu tetap terjadi di arena promo yang terus menerus.

Apalagi, faktanya, penetapan tarif ojek online oleh pemerintah itu tidak mempertimbangkan dari sisi masyarakat pengguna atau konsumen. Bahkan, bila dibiarkan terlalu lama, perang tarif itu dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi pasar ojek online menjadi kian tak jelas.