Pengiriman 100 PMI Ilegal Digagalkan, Polda Riau Ungkap Jaringan TPPO

Menteri Karding mengungkapkan, bahwa dari lebih 8 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, hanya sekitar 5,7 juta yang terdaftar secara resmi. Artinya, masih ada 3 juta lebih orang yang menjadi PMI non prosedural dan sangat rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

"Dari data kami, 95 sampai 97 persen korban kekerasan adalah mereka yang tidak melalui jalur resmi," ungkapnya.

Dia mengakui saat ini sistem migrasi tenaga kerja belum sepenuhnya aman dan masih dibajak oleh para ‘pemain gelap’ yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.

''Betapa menjijikkannya modus-modus mereka. Mereka lebih mementingkan perut daripada nyawa orang lain," ujarnya.

Menteri Karding menegaskan, bahwa pemerintah akan terus memperbaiki sistem migrasi tenaga kerja agar seluruh proses keberangkatan dilakukan secara legal, aman dan manusiawi.

"Semua pekerja hanya boleh berangkat melalui jalur resmi. Itu satu-satunya cara menyelesaikan persoalan dari akarnya," tegasnya.

Karding juga mendorong edukasi besar-besaran di masyarakat, terutama di daerah-daerah kantong migran, agar tidak mudah tergoda bujuk rayu para calo dan mafia.

"Kami bisa mencegah, tapi penegakan hukum yang tegas adalah kunci. Kalau pelaku hanya diganti wajah, tapi sistem tidak berubah, maka korban akan terus berjatuhan," ucap Menteri Karding.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menjelaskan, bahwa pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara Polda Riau dengan Polres Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. 

Para korban diketahui akan diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan ilegal menggunakan speed boat.

"Riau ini memang jadi salah satu jalur favorit sindikat, karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Tahun ini saja sudah ada 9 kasus TPPO dengan 94 korban dan 22 tersangka. Dan baru-baru ini, kami berhasil menyelamatkan 100 korban baru yang terdiri dari 78 laki-laki dan 22 perempuan," jelas Irjen Pol  Herry.

Dalam salah satu kasus yang diungkap, suami istri berinisial DS dan R menjadi penghubung antara calon PMI dan pihak penampung di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Mereka menjaring korban di terminal bus Dumai lalu membawa ke lokasi persembunyian di tengah hutan.

"Penampungan dibangun di hutan Pulau Rupat. Dari sana mereka dijadwalkan berangkat ke Malaysia lewat pelabuhan tidak resmi. Kami amankan barang bukti berupa uang Rp16,4 juta, sepeda motor, handphone hingga buku tabungan," terang jebolan Alumni Akpol 1996 ini.

Di kasus kedua, delapan pelaku diamankan di Dumai dengan barang bukti lima mobil, paspor, ponsel dan daftar nama calon PMI. Para korban dijemput dari terminal dan penginapan, lalu ditampung sebelum diberangkatkan melalui jalur laut ilegal.

Kapolda juga menyebutkan bahwa jaringan ini memiliki struktur rumit dan lintas provinsi. Karena ada pelaku yang mengatur kapal dari luar Riau, bahkan ada yang menerima pembayaran langsung dari kampung halaman korban di Sumatera Barat.

"Biaya kapal per orang bisa mencapai Rp25 hingga Rp30 juta. Para pelaku tidak saling kenal, tapi terhubung melalui jaringan komunikasi. Ini sindikat terorganisir," katanya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Riau Abdul Wahid, Pj Sekdaprov Riau M Job menegaskan sikap pemerintah terhadap praktik TPPO, khususnya di wilayah perbatasan seperti Provinsi Riau yang kerap dijadikan jalur ilegal pengiriman pekerja migran ke luar negeri.

M Job mengatakan, perdagangan orang bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tapi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang merendahkan martabat manusia.

"Kami tidak akan tinggal diam terhadap kejahatan luar biasa ini. Perdagangan orang adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan," kata M Job.

Provinsi Riau, sambung M Job, berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki garis pantai luas serta memiliki dua sisi yakni potensi ekonomi sekaligus celah kriminalitas lintas negara.

"Wilayah laut terbuka dan jalur-jalur tikus yang tak terpantau justru dimanfaatkan oleh sindikat gelap. Warga kita dikirim ke luar negeri tanpa dokumen, tanpa keterampilan, tanpa perlindungan hukum. Mereka jadi korban eksploitasi, kekerasan, bahkan perdagangan manusia," ujarnya.

M Job kembali menegaskan, komitmen pemerintah untuk tidak memberi ruang sekecil apa pun bagi para pelaku TPPO. 

Menurutnya, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan pertama mempercepat pengawasan wilayah perbatasan.

"Pos-pos jalur tikus harus ditutup. Pengawasan laut akan diperkuat, terutama di titik-titik rawan seperti Dumai, Bengkalis, dan Meranti," tegasnya.

Kemudian, dilanjutkannya, memperkuat sinergi antar instansi, yakni harus ada satu suara, satu gerakan dan satu tujuan memutus mata rantai perdagangan orang. Lalu mengintensifkan edukasi dan pelatihan calon pekerja migran, yakni mendorong program pelatihan keterampilan dan edukasi hukum agar masyarakat hanya berangkat melalui jalur legal dan aman.

"Terakhir penegakan hukum tanpa pandang bulu, yakni siapa pun yang terlibat, tak peduli siapa dia, akan kami tindak. Hukum tidak mengenal kompromi,” tegasnya.

M Job berpesan tentang pentingnya perlindungan generasi muda Indonesia dari bujuk rayu sindikat yang menjanjikan masa depan cerah di luar negeri, tapi justru menyisakan penderitaan.

"Kami tidak ingin generasi muda kita berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan penderitaan. Negara harus hadir, dan hari ini kita buktikan bahwa kita siap bergerak bersama," pungkasnya.